Nurdin Tampubolon: Jangan Pilih Caleg dan Partai Yang Korupsi

Diharapkan pada masyarakat jangan memilih caleg atau partai politik karena dibayar. Pilihlah mereka yang dapat membuat perubahan dan tidak korupsi. Karena kondisi bangsa dan negara sekarang ini sangat membutuhkan perubahan, ujar Nurdin Tampubolon saat diwawancarai di ruang kerjanya setelah selesai Rapat Paripurna DPR Jakarta, Rabu (5/03/2014).

Irman Gusman: Media On Line Guna Mengenal Calon Pemimpin

Ketua DPD RI, Irman Gusman mengatakan, penting bagi semua orang untuk lebih dulu mengenali calonnya sebelum menentukan pilihan. Sehingga, tidak seperti beli kucing dalam karung. Untuk itulah dia membuat media on line, agar semua orang dapat mengaksesnya sampai mengenal jauh siapa dirinya, ujarnya saat Lounching Media On Line nya, di XXI Lounge Plaza Senayan Jakarta, Senin sore (3/03/2014).

Bank BTN Salurkan Rp.1,2 Milyar Untuk Korban Bencana Alam

Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan Bank BTN telah melakukan upaya-upaya penyelesaian kredit berdampak bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap korban, Bank BTN telah menyalurkan bantuan melalui CSR lebih dari Rp.1,2 Milyar, ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK dan sejumlah Bank-bank BUMN di ruang Rapat Komisi XI, Kompleks Parlemen RI, Senin (03/03/2014).

Komisi III Akan Pit Proper Test Calon Hakim Konstitusi

Anggota Komisi III DPR RI dari FPPP, Dimyati Natakusumah mengatakan, dengan kasusnya sudah selesai dan inkra membuatnya semakin yakin dengan pencalonan dirinya sebagai calon hakim konstitusi. Senin mendatang, Komisi III DPR akan melakukan Pit and Proper Test uji kelayakan dan kepatutan pada calon hakim konstitusi bersama 8 pakar hukum tata negara, ujar Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu dalam Dialog Legislasi bertajuk “ Siapa Pantas Menjadi Hakim Konstitusi” di Press Room DPR-RI Jakarta, Kamis (27/02/2014).

FCTC Matikan Produksi Tembakau Indonesia

“Pemerintah dalam era globalisasi harus melihat kepentingan orang banyak dan berguna untuk halayak ramai atau tidak. Karena kalau kita meretifikasi FCTC dapat mematikan produksi tembakau, rokok di dalam negeri dan dapat dicakup oleh asing,” ujar Muh. Hanif Dhakiri saat membuka Diskusi Publik bertajuk “FCTC Untuk Kepentingan Siapa” di Ruang Rapat FPKB Gedung Nusantara I DPR-RI Jakarta, Rabu (26/02/2014).

BERITA FOTO:

Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto (kanan) didampingi wakil Ketua MPR Hajriyanto Y.Thohari, Melani Leimena Suharli dan Lukman Hakim Saefuddin menerima Kapolri Jenderal Polisi Drs. Sutarman,(kiri) bersama Densus 88 dan jajarannya, di Gedung MPR-RI Jakarta, Selasa (25/2/2014).

DPR Sahkan UU Keinsinyuran

Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang (RUU) Keinsinyuran Rully Chairul Azwar mengatakan, dengan disahkannya RUU Keinsinyuran menjadi UU melalui Sidang Paripurna DPR-RI hari ini, merupakan bentuk perhatian khusus dari berbagai kalangan, ujarnya dalam Forum Legislasi bertajuk “RUU Keinsinyuran” di Press Room DPR RI, Jakarta, Selasa (25/2/2014).

Reformasi Tidak Menghasilkan DPR dan Pemerintah Yang Efektif

Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari mengatakan, selama reformasi system politik yang setiap tahun dirubah dan direvisi tidak menghasilkan DPR dan pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, hendaknya harus dilakukannya perubahan system pemilu, baik pemilu legislatif dan pemilihan presiden, ujarnya dalam Dialog Kenegaraan bertajuk “Pemilu Dalam Persfektif Konstitusi” di Gedung Perpustakaan MPR/DPR RI Jakarta, Senin (24/2/2014).

Panja Haji DPR Diharapkan Dapat Tuntaskan Masalah Haji

Anggota Komisi VIII DPR-RI, Ace Hasan Syadzily mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan ibadah haji, Komisi VIII DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) haji. Di mana dengan adanya Panja haji, diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah peneyelengaraan ibadah haji, ujarnya dalam Dialog Legislasi bertajuk “Pengelolaan Dana Haji” di Press Room DPR-RI Komplek Seneyan Jakarta, Kamis (13/2/2014).

DPR Jangan Terburu-buru Sahkan RUU KUHAP dan KUHP

Komisi III DPR RI diminta tidak terburu-buru mengesahkan revisi RUU KUHAP dan KUHP. Masalahnya, jika terburu-buru akan jadi kontraproduktif, karena masih banyak pasal yang bersifat bermakna ganda yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan politik, hukum dan ekonomi nasional. “Memang KUHAP dan KUHP syarat dengan pondamental dalam hukum pidana. KUHAP dan KUHP kita adalah warisan kolonial Belanda,” ujar Pakar Hukum Pidana, Akhiar Salmi dalam Dialog Forum Legislasi bertajuk “ RUU KUHAP dan KUHP” di Press Room DPR-RI, Selasa (11/2/2014).

Launching Buku Laporan Kinerja Fraksi PKB DPR-RI 2013

Launching Buku Laporan Kinerja Fraksi PKB DPR-RI 2013 Dengan Tema "Tahun Pengutan Desa" bertempat di Gedung Nusantara I, Lt 18 Jakarta, Selasa,(11/2/2014).

Kembalikan MPR Sebagai Lembaga Tertinggi Negara

Ketua MPR-RI, Sidarto Danusubroto mengatakan, dari berbagai daerah, banyak wacana yang menanyakan mengapa lembaga yang bernama MPR dan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) seakan-akan hilang dari masa lalu. Sementara lembaga tersebut adalah sebagai lembaga tertinggi negara. “Saya mendukung wacana dihidupkannya GBHN dan mengembalikan status MPR sebagai lembaga tertinggi negara,” ujarnya dalam Dialog Empat Pilar bertajuk “Penguatan Lembaga MPR” di Gedung Perpustakaan MPR-RI Senayan Jakarta, Senin (10/02/2014).

Perpu Untuk Menjaga Keabsahan Hasil Pemilu 2014

Untuk menjaga keabsahan hasil pemilihan presiden Juni mendatang, Pemerintah dianggap perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). Di mana hal ini bisa menghapuskan ambang batas bagi partai politik (parpol) untuk mengajukan calon presiden (Capres). Hal tersebut mengemuka dalam Dialog Legislasi yang bertajuk “Keputusan MK dan Keabsahan Pemilu 2014” di Press Room DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (6/2/2014).

Agun Gunanjar: Komisi II Bertekad Rampungkan RUU Pilkada Pada Masa Sidang III

Ketua Komisi II DPR-RI, Agun Gunanjar mengatakan, Komisi II bertekad menyelesaikan RUU Pilkada pada masa persidangan III tahun sidang 2013-2014. Hal ini semata menunjukkan kesungguhan dan tanggung jawab secara konstitusi, ujarnya dalam Dialog Legislasi bertajuk “RUU Pemilihan Kepala Daerah” di Press Room DPR-RI komplek Senayan Jakarta,(4/02/2014).

Hak Pemilih 1200 Responden dengan MoE 2,83 Persen

Pengamat Politik Charta Politika, Junarto Wijaya mengatakan, populasi survei bagi seluruh warga Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilu sebesar 1200 responden dengan margin of error (MoE) sebesar lebih kurang 2,83 persen dan pada tingkat kepercayaan mencapai 95 persen, ujarnya dalam Dialog Kenegaraan Refleksi Akhir Tahun 2013 bertajuk "Meneropong Pemilu 2014 Berdasarkan Survei" di Press Room DPR RI Jakarta.

MPR Punya 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara

MPR RI berusaha keras mensosialisasikan program 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara dengan bekerjasama dengan berbagai pihak, ujar Melani Leimena Suharli dalam Dialog Kenegaraan. bertajuk "Refleksi Akhir Tahun Peran MPR dalam Mengawal Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" di Gedung Perpustakaan MPR RI, Jakarta.

Mobil Murah Tambah Kemacetan Ibukota

Anggota DPD RI dari Propinsi DKI Jakarta, AM Fatwa mengatakan, dengan adanya program mobil murah membuat persoalan kemacetan di ibukota semakin bertambah. Di mana selaku Anggota DPD merasa perlu untuk menjembatani persoalan tersebut, ujarnya pada seminar nasional dengan tema "Mobil Murah dan Kemacetan Jakarta serta Keseimbangan Infrastruktur dan Moda Tranfortasi Nasional" di Hotel Sari Pan Pacifik Jakarta.

Pembentukan Kabupaten Cibaliung

Pembentukan kabupaten Cibaliung sebagai daerah otonom baru akan segera terwujud. “Karena Cibaliung adalah kehendak masyarakat untuk memekarkan wilayah, bukan kehendak birokrasi, bukan kehendak pemerintah, maka kami dari Komite I DPD RI mendorong agar Cibaliung menjadi kabupaten baru”, ujar Abdurachman, Wakil Ketua Komite I DPD RI dihadapan 60 orang utusan dari 8 kecamatan se kabupaten Cibaliung, di ruang rapat komite I DPD RI Senayan Jakarta.

Track Record Pemimpin Jadi Penilaian

Anggota DPD dari Propinsi Maluku, John Pieres mengatakan, untuk mencari calon peminpin bangsa hendaknya harus dilihat dulu dari track recordnya calon tsb. Masalahnya ini bisa menjadi dasar penilaian apakah calon itu pantas untuk menjadi pemimpin bangsa, ujarnya dalam Dialog Kenegaraan bertajuk "Mencari Calon Pemimpin Bangsa Yang Ideal" di gedung DPD RI Jakarta.

Dahlan Iskan Berpotensi Besar Pada Pilpres 2014

Dahlan Iskan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dinilai sebagai sosok yang berpotensi besar masuk ke dalam bursa Pilpres 2014. Masyarakat melihat bahwa ada tipikal yang berbeda dari Dahlan Iskan yang menjadi kekuatan di tengah perubahan tren pemilih dari basis image politic pada 2004-2009, menjadi basis kinerja. “Dahlan Iskan merupakan orang yang berpotensi besar, tapi berada di tempat yang berpotensi kecil” ujar Toto Sugiarto, Pengamat Pemilu dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Dahlan Iskan (Fordis) di Jakarta.

20 Persen Pemilih Tak Pilih Parpol

Kesetian pemilih pada partai politik mengalami penurunan drastis. Dalam penelitian terungkap ada 20% pemilih tak memilih parpolnya. "Kecenderungan ini, karena parpol mengalami proses deinstitusionalisasi, dimana citra parpol pada 2012-2013 makin menurun,” ujar Direktur Eksektif Pol-Tracking Institut, Hanta Yuda, dalam diskusi “Refleksi Akhir Tahun bidang Polhukam” di gedung MPR Jakarta.

Kesenian Betawi Sudah Menasional

Ketua DPD-RI, Irman Gusman mengatakan, kesenian dan budaya Betawi sebenarnya sudah menasional. Namun, masih diperlukan kegiatan yang lebih kontinyu, agar kesenian dan budaya Betawi itu menjadi ujung tombak di dalam setiap acara jika diselenggarakan di daerah DKI Jakarta. Acara tersebut hendaknya terus menjadi agenda di parlemen, tidak hanya sekali ini saja, ujarnya dalam sambutan pada acara “Festival Seni dan Budaya Betawi di DPD-RI” di Jakarta.

Indonesia Disadap, Karena Pemimpinnya Lemah

Anggota DPD RI dari Propinsi Jawa Tengah, Poppy Dharsono mengatakan, terjadinya aksi penyadapan terhadap Indonesia oleh Australia merupakan cerminan lemahnya pemimpin bangsa. Selain itu juga akibat Indonesia sudah menjadi antek bodoh pasar bebas, ujarnya dalam Dialog Kenegaraan bertajuk “Menakar Hubungan Indonesia-Australia Pasca Penyadapan” di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta.

Prabowo: Pemekaran Wilayah Pemborosan

Dewan Permbina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto menilai, banyaknya daerah baru yang muncul karena pemekaran wilayah merupakan pemborosan "Saya dengar di DPR sudah disetujui tambahan 66 kabupaten baru, delapan provinsi baru. Ini suatu penyakit massal yang menghinggapi para elit politik kita. Kok tidak pakai akal sehat," ujarnya di Jakarta.

Parpol Tak Rela DPT Bermasalah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan menjadwalkan penetapan DPT 4 Desember mendatang harus hati-hati. Karena bila DPT yang bermasalah tidak diselesaikan, partai politik dapat dipastikan akan beraksi, ujar Heri Budianto dalam Dialog Kenegaraan bertajuk “Tahun Politik dan Potensi Konfilik Jelang Pemilu 2014” di Gedung DPR/MPR/DPD Jakarta.

Pemilih Cerdas Waspadai Caleg Keturunan Koruptor

Komunikasi politik menjadi proses yang tak pernah berhenti. Tapi, proses ini akan selesai sampai caleg itu terpilih. Sehingga diharapkan pada pemilih cerdas dalam Pemilu 2014 mendatang dapat memilih caleg yang cerdas juga. “Sebaiknya jangan pilih caleg keturunan koruptor, karena caleg seperti itu sangat lebih sadis dari teroris,” ujar Pakar Komunikasi Politik, Lely Arriane Napitupulu dalam Dialog Kenegaraan bertajuk “Pendidikan Politik, Pemilih Cerdas” di Gedung DPD RI Jakarta.

Capres 2014 Harus Clean dan Clear Secara Ideologi dan Korupsi

Wakil Ketua MPR-RI Hajrianto Tohari mengatakan, seorang calon presiden harus memiliki dua syarat, yakni harus clean and clear secara ideologi dan clean dan clear dalam korupsi, ujarnya dalam Dialog Kenegaraan bertajuk “Menyoal Rekrutmen Ideal Kepemimpinan Nasional” di Gedung MPR-RI Jakarta. Hadir sebagai pembicara, Politikus PDI-P TB. Hasanuddin dan Tokoh HAM sekaligus Tokoh Hahdlatul Ulama (NU), Solahuddin Wahid.

Lembaga Tinggi dan Penyelenggara Negara Lampaui Kewenangan

Ketua Komisi II DPR-RI, Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, carut-marutnya ketatanegaraan pasca reformasi karena lembaga tinggi dan penyelenggara negara melampaui kewenangannya yang sudah diatur dalam konstitusi. Di mana hal itu berimplikasi terhadap penyelenggara negara yang menjalankan tak sejalan dengan konstitusi itu sendiri, ujarnya dalam dialog kenegaraan bertajuk “Menata Ulang Sistem Bernegara” di gedung MPR/DPD-RI Jakarta.

KPU Langgar UU Nomor 8 Tahun 2012

Sekjen PDI Perjuangan (PID-P), Hasto Kristianto mengatakan, KPU telah melanggar Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tetang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD dalam menetapkan daftar pemilih tetap (DPT), ujarnya dalam Dialog Kenegaran bertajuk "Mendesak Pembenahan Sistem Administrasi Kependudukan - Terkait Silang Sengkarut DPT" di gedung DPD/MPR RI Jakarta.

Lembaga Survey Harus Berani Umumkan Siapa Penyandang Dana

Sebuah lembaga survey harus memiliki beberapa kriteria. Pertama, hasil penelitiannya bisa dipertanggungjawabkan, kedua-tidak asal-asalan dan ketiga mengumumkan ke publik siapa penyandang dananya, ujar Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor dalam diskusi bertajuk “Etika dan Distorsi Lembaga Survey di Pemilu” di Gedung MPR-RI Jakarta.

Menciptakan Pemerintahan Pusat Dan Daerah Yang Bersih

Dialog Empat Pilar Negara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR RI Gedung Nusantara IV, Jakarta dengan tema; “Menciptakan Pemerintahan Pusat Dan Daerah Yang Bersih Sesuai Empat Pilar Bangsa”

Politik Dinasti dan Demokrasi

Dialog Kenegaraan bertema "Politik Dinasti dan Demokrasi" di Press Room DPR-RI Jakarta. Menghadirkan Pembicara, Ketua Komisi II DPR-RI, Agun Gunanjar, Pengamat LIPI, Siti Zuhro dan Walikota Ternate, Burhan Abdurachman.

KY dan MK Terjebak Konflik Antar Lembaga Negara

Konflik yang melanda ke dua lembaga tinggi negara, Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Konstitusi (MK) banyak mendapat sorotan. Sementara MK dan KY dibentuk oleh undang-undang, tapi sayangnya ke dua lembaga itu terjebak terus menerus dalam konflik antara lembaga negara. “DPD-RI hanya mendoa’kan agar MK dan KY bisa kembali akur, dan tidak terjebak konflik yang berkepanjangan,” ujar Anggota DPD RI asal Riau, Instiawati Ayus dalam Dialog Kenegaraan bertajuk “ Konflik Antar Lembaga Negara” di gedung DPD-RI Jakarta.

MK Dibubarkan Akan Timbulkan Persoalan Baru

Wakil Ketua MPR-RI, Lukman Hakim Saefuddin mengatakan, tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meruntuhkan penegakkan hukum konstitusi. Namun, kondisi tersebut tak boleh berlarut-larut, apalagi jika meminta lembaga tinggi negara ini dibubarkan, akan menimbulkan persoalan baru, ujarnya dalam jumpa pers di ruang Fraksi PPP, Nusantara Satu Jakarta.

Mahfud MD: Tak Pernah Tangani Sengketa Pilkada Dengan Akil Mochtar

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD mengatakan, dalam penanganan suatu kasus di MK, dibagi dalam beberapa panel. Menurut pengakuannya, dia tak pernah menangani sengketa pilkada bersama Ketua MK, Akil Mochtar yang tersangkut masalah korupsi pilkada, ujarnya dalam Dialektika Kenegaraan bertajuk “Masihkah MK-RI Dipercaya” di Press Room DPR-RI Jakarta.

Istilah Kepala Negara Tidak Dikenal

Dalam konstitusi istilah kepala negara saja tidak kita kenal, apalagi istilah ibu negara, ujar Wakil Ketua MPR-RI, Hajrianto Tohari dalam Dialog Kenegaraan bertajuk “Perlukah Pemisahan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan” di Gedung DPD-RI Jakarta.

Hendrawan Supratikno: Peningkatan Industrialisasi Sangat Diperlukan

Kemiskinan yang masih melanda Indonesia, disebabkan gagalnya industrialisasi. Rakyat Indonesia yang seharusnya mengekspor barang jadi, tapi hanya bisa mengekpor barang mentah, sehingga rakyat menjadi konsumen, dan bukan sebagai produsen moderenisasi, ujar Ketua Panja RUU Perindustrian, Hendrawan Supratikno dalam perhelatan Forum Legislasi bertajuk “RUU Perindustrian” di Press Room DPR-RI, Senayan.

Akil Mochtar Ciderai Peradilan MK

Kita prihatin dan sedih dengan kondisi MK saat ini. MK jangan dibubarkan dan Majelis Kehormatan MK memberhentikan Akil Mochtar dengan tidak hormat, ujar Wakil Ketua MPR-RI, Lukman Hakim Saefuddin dalam Dialog Kenegaraan bertajuk “Runtuhnya Benteng Keadilan MK” di Gedung MPR-RI, Senayan, Jakarta.

Wisuda Unindra PGRI Ke-38

Pemerintah telah memberikan angin segar kepada Universitas Indraprasta (Unindra) PGRI untuk meningkatkan prestasinya di dunia pendidikan, dan kali ini wisuda diselenggrakan bertepatan dengan Hari Angkatan Bersenjata TNI, ujar Rektor Unindra Prof. Dr. H. Sumaryoto dalam rangka wisuda ke 38 tahun 2012-2013 yang dilangsungkan di Sasono Langgeng Budoyo TMII, Jakarta.

La Ode Ida: Karakter Pemimpin Ibarat Angin

Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida mengatakan, menurut filosofi, karakter seorang pemimpin itu ibarat seperti angin. Ia bisa membawa sesuai arah yang diinginkan dan mencapai tujuan. Namun, jika pemimpinnya kurang baik, maka dapat dipastikan, akan menuai keburukan. Seperti yang dialami Mahkamah Konstitusi (MK), ujarnya dalam Talk Show DPD RI bertajuk “MK, Masih Dipercayakah Oleh Rakyat?” di gedung DPD-RI, Senayan, Jakarta.

Fahri Hamzah: Kritik Pidato Presiden SBY

Fahri Hamzah, anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), menyayangkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidatonya mengatakan terima kasih pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah berhasil menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Aqil Mochtar yang diduga terlibat masalah suap pemilihan kepala daerah Gunung Mas Kalimantan Tengah. Di mana seharusnya presiden tidak bisa lepas tangan begitu saja, karena dia sebagai kepala negara, ujarnya dalam Dialetika bertajuk “SEAFAC General Assembly Southeast Asian Parliamentarians Againts Corruption” di Press Room DPR-RI Senayan, Jakarta.

Irman Gusman: DPD Akan Gugat DPR Pasca Putusan MK

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman mengatakan, bila nanti sampai Desember 2013, DPR tetap tidak merespon keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), atas kewenangan DPD yang keluar pertengahan Maret 2013, akan menjadikannya sebagai sengketa antar lembaga negara, ujarnya dalam Dialog Kenegaraan atas kerjasama Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan Sekretaris Jenderal DPD-RI, bertajuk “9 Tahun Kiprah DPD” di gedung DPD RI, Senayan, Jakarta.

RUU PPDK Kurang Seksi

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (RUU PPDK), Alexander Litaay mengatakan, RUU ini memang kurang seksi untuk di follow up oleh awak media, terkecuali media lokal yang mendorong RUU tersebut, untuk segera disahkan menjadi UU, ungkapnya dalam Dialog Legislasi, atas kerjasama Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan Sekretaris Jenderal DPR RI bertajuk “RUU PPDK” di Press Room DPR-RI, Jakarta.

Otda Timbulkan Korupsi di Daerah

Sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah (Otda), banyak kepala daerah terjerat masalah korupsi. Pemicu timbulnya korupsi di daerah-daerah dapat diartikan sejak pasca otonomi daerah diberlakukan, ujar Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens dalam acara Dialog Kenegaraan, atas kerjasama Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan Sekretaris Jenderal DPD-RI yang bertajuk “Memberantas Korupsi di Daerah” di Loby DPD-RI Senayan, Jakarta.

Revisi UU Jasa Konstruksi Penting Buat Perkembangan Jaman

RUU Jasa Konstruksi sangat penting. Mengingat perkembangan jaman dan perkembangan teknologi dan perlu dilakukan perubahan dalam UU tersebut, ujar Wakil Ketua Komisi V DPR-RI, Mulyadi dalam Dialetika yang bertajuk “RUU Jasa Konstruksi” atas kerjasama Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR-RI, di Press Room, Senayan, Jakarta.

SBY Patut Perhatikan Polri

Seharusnya Presiden SBY memberikan dukungan terhadap institusi itu. Selaku yang membawahi kepolisian, SBY harus berani menyatakan dengan tegas, kalau melawan aparat penegak hukum, harus berhadapan dengan saya. Hal ini dapat menjadi dukungan moril bagi pihak kepolisian, ujar Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin dalam Dialog Kenegaraan bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen bertajuk “Kekerasan pada Aparat dan Wibawa Negara” di gedung Perpustakaan MPR-RI, Jakarta.

Komisi II DPR Hentikan Pembuatan e-KTP

Untuk menjaga pemborosan anggaran, Komisi II DPR meminta pemerintah, melalui Kemendagri agar menerbitkan e-KTP yang berlaku seumur hidup, ujar Ketua Komisi II DPR-RI, Agun Gunanjar Sudarsa dalam Dialog Kenegaraan atas kerjasama Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan Sekretaris Jenderal DPR-RI di Press Room Senayan, Jakarta.

Pilkada Langsung Rawan Korupsi

Pilkada secara langsung menurut data Kemendagri terdapat 304 kepala daerah dari 524 kepala daerah kabupaten/kota tersangkut masalah korupsi, ujar Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Johermansyah Johan dalam dialok kenegaraan yang bertema “Berlarut larutnya Pengesahan RUU Pilkada” di Gedung DPD-RI, Jakarta.

Konspirasi Waduk Karian Banten

Pemenang tender pengerjaan proyek pembangunan Waduk Karian, Banten, tak kunjung diumumkan. Belum diumumkannya pemenang tender Proyek yang menelan dana Rp 1,1 triliun menghadirkan tanda tanya. Hal ini terlihat dari ditundanya pengumuman evaluasi teknis sebanyak enam kali. “Sejak bulan Juni 2013 hingga Senin, 16 September 2013. Yang dilakukan sepertinya menggiring pemenang pada satu kontraktor saja yaitu, Daelim-Wika dengan menggugurkan dua peserta lainnya, Hyundai-Brantas Abipraya dan Dongbu-PP (Pembangunan Perumahan). Padahal, Daelim-Wika memberikan harga tertinggi,” kata salah satu peserta.

Inisiatif DPR Buat RUU Keperawatan

RUU Keperawatan dibahas di Panja DPR-RI berangkat dari inisiatif DPR. Masalahnya banyak daerah terpencil yang tak memiliki tenaga perawat dan kurang mendapat perhatian dari Departemen Kesehatan, ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI, Novarianty Yusuf saat acara Dialog Kenegaraan bertajuk “RUU Keperawatan” di Press Room DPR-RI, Jakarta.

GBHN Dapat Menentukan Arah Pembangunan

GBHN penting agar presiden terpilih nanti mempunyai program kerja, dan dapat menentukan arah pembangunan bangsa, ujar Wakil Ketua Kelompok DPD-RI, John Pieres saat acara Talk Show DPD-RI dengan tema “Pilpres 2014 & Pro Kontra Tentang Perlunya GBHN” di Press Room DPD-RI, Jakarta.

Kinerja Bawaslu Selalu Dinilai Bobrok

Dengan adanya UU Nomor 15 Tahun 2011, posisi Bawaslu masih diperlukan dengan memperkuat peran dan fungsi Bawaslu. “Memang selama ini Bawaslu selalu dianggap tidak relevan dalam menjalankan peran dan fungsinya. Namun, kalau Pemilu sukses Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dipuji. Akan tetapi jika terjadi kecurangan Bawaslu yang hujat,” ujar Ketua Bawaslu, Muhammad, dalam Dialetika yang bertema “Potensi Kecurangan Pemilu” di ruang Press Room DPR-RI, Jakarta.

Ridwan Saidi: Pergantian Nama Jalan Medan Merdeka, Dapat Hilangkan Nilai Sejarah

Usulan Gubernur DKI Jaya, Joko Widodo (Jokowi) akan merubah nama Jalan Medan Merdeka menimbulkan pro dan kontra. Di mana usulan tersebut dinilai dapat merubah historis atau sejarah nama jalan itu. "Bila berani mengubah, siap-siap saja berhadapan dengan spiritualisme warga Jakarta. Ini soal menghormati peradaban kami,“ ujar Budayawan Ridwan Saidi saat dialog kenegaraan bertajuk “Usulan Pergantian Nama Jalan Medan Merdeka” di Press Room DPD-RI, Jakarta.

Rudi Permalukan Industri Perminyakan Nasional

Penangkapan Rudi Rubiandini saya tidak bisa berkomentar. Kejadian ini sudah dua kali. Kejadian pertama dia masih punya kesempatan untuk menolak. Tapi ini kedua kalinya. Artinya dia sadar. Dia apes, sekarang tertangkap, ujar Kurtubi Pengamat Perminyakan dalam acara Dialotika bertajuk “BP Migas Milik Siapa” di Press Room DPR RI, Jakarta.

Ekonomi Alami Perbaikan, Tapi SDA Melenceng dari UUD 1945

Secara umum ekonomi Indonesia memang mengalami perbaikan. Tapi pengelolaan SDA semakin melenceng dari pesan-pesan konstitusi yakni UUD 1945, ujar Farhan Hamid Wakil Ketua MPR-RI dalam diskusi Kenegaraan bertajuk “Ketahanan Ekonomi Dalam Konteks Empat Pilar” di Gedung Perpustakaan MPR-RI, Jakarta.

Lahan Pertanian Hanya Tinggal 600 Hektar

Zaman Orde Baru lahan pertanian kita masih 1700 hektar, tapi sekarang hanya tersisa 600 hektar. Ini menunjukkan kebodohan pemerintah, tidak dapat mempertahan lahan pertanian tersebut, ujar Firman Subagio Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, saat dialog kenegaraan bertajuk “Menjaga Ketahanan Pangan” di Gedung DPD-RI Jakarta.

Tolak Permintaan Maaf Pemerintah Belanda

Pemerintah Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saya minta agar menolak permintaan maaf pemerintah Belanda, ujar Batara Hutagalung saat Dialog Kenegaraan, Rabu di Gedung DPD RI, Jakarta. Hadir dalam acara tersebut sebagai pembicara putera almarhum Qahhar Mudzakkar yang juga Anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan, Abdul Azis Qahhar Mudzakkar dan Sejarawan Anhar Gonggong

RUU Komcad Jangan Jadikan Proyek Tahunan

Pembahasan RUU Komcad hendaknya tidak hanya dibahas oleh Komisi I DPR yang membidangi militer dan pertahanan, namun harus dibentuk panitia khusus yang melibatkan komisi lainnya, serta melihat persoalannya secara makro dan menyeluruh, ujar Indria Samego Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dalam diskusi bertajuk "Forum Legislasi: RUU Komponen Cadangan" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Dugaan Korupsi Rp 55 Miliar Kejati Sita Empat Kardus Dokumen di Kantor Surveyor Indonesia

Kantor Perusahaan Negara (BUMN) PT Surveyor Indonesia (SI), dikejutkan dengan kedatangan penegak hukum dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Betapa tidak, saat digeledah Kejati DKI, Kantor yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav 56 Jakarta, tak satu pun direksi berada di tempat. Pengeledahan Kantor SI terkait kasus dugaan korupsi senilai Rp 55 miliar atas proyek pemetaan dan pendataan sekolah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tahun 2010-2011.

Peran Media Bagi Ditjen Rehsos

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Ditjen Rehsos Kemsos), telah banyak melakukan penanganan masalah-masalah sosial, yang bertujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera. Hal tersebut diungkap dalam Jumpa Pers dan buka bersama (Buber) dengan wartawan, dengan tema “Optimalisasi Kinerja Peliputan dan Publikasi Program Ditjen Rehsos Kemsos Tahun 2013”, bertempat di Hotel Jayakarta, Jakarta Pusat.

Jalan dan Infrastruktur Hiasi Mudik Lebaran

Persoalan mudik jelang lebaran, dari tahun ke tahun tidak berubah. Misalnya, masalah jalan, infrastruktur dan tarif angkutan yang belum ditetapkan selalu menghiasinya. Sementara sesuai Undang-Undang itu merupakan tanggungjawab negara. "Kami minta pemerintah untuk segera menetapkan tarif angkutan khususnya bus,” ujar anggota Senator dari DKI Jaya, Pardi saat dialog kenegaraan bertema "Kesiapan Transportasi Mudik Lebaran" di gedung DPD RI Jakarta.

Infrastuktur Sarana Transportasi

Revisi terhadap Undang-Undang No 38 tahun 2004 merupakan bentuk tanggungjawab negara untuk memberikan layanan umum yang layak kepada masyarakat, karena keberadaan infrastruktur jalan menjadi peran penting mencapai tujuan kemakmuran rakyat, ujar Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Jalan (RUU Jalan), Arwani Thomafi saat diskusi bertajuk “RUU Jalan” di Press room DPR-RI Jakarta.

UU Ormas Bisa Timbulkan Pembangkangan Sipil

UU Ormas yang baru disahkan DPR-RI dikhawatirkan banyak kalangan akan menimbulkan terjadinya pembangkangan sipil. Di mana presiden dan DPR walau hasil pemilu yang demokratis, tetap tidak boleh membuat kebijakan tanpa melibatkan partisipasi rakyat, juga termasuk yang menentang, ujar Hajrijanto Y Tohari dalam diskusi bertajuk “UU Ormas, Pembangkangan Sipil" bersama pengamat politik Fachry Ali, dan Romo Benny Susetyo dari Koalisi Kebebasan Berserikat di Gedung MPR RI Jakarta.

Revisi UU Pilpres Harus Secara Menyeluruh

Undang-Undang Pemilihan Presiden No. 42 Tahun 2008, sudah saatnya direvisi. Perubahan UU Pilpres Nomor 42 Tahun 2008, hendaknya harus dilakukan secara menyeluruh. Dan tidak bicara sekedar angka ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden, ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani saat dialog kenegaraan bertema “Perlukah UU Pilpres di Revisi” di Press Room DPR-RI Jakarta.

RUU KKG Paling Lambat Akhir 2013 Disahkan

RUU KKG sudah memasuki babak final. Dan tidak ada lagi penundaan untuk tidak mengesahkannya. DPR menargetkan paling lambat akhir 2013 ini sudah dapat disyahkan menjadi Undang-Undang, ujar Ketua Panja RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender, Sayed Fuad Zakaria saat dialog bertajuk “RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender” di Press Room DPR-RI Jakarta.

Pilkada Sering Timbulkan Gejolak

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) banyak menimbulkan gejolak. Hal ini disebabkan oleh rendahnya mentalitas para calon yang bertarung dan tak siap jika menerima kekalahan. "Calon-calon itu tidak siap kalah dan kurang memahami nilai-nilai sportifitas," ujar Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti pada talk show DPD bertema "Dinamika Pilkada di Berbagai Daerah Jelang Pemilu 2014" di gedung DPD-RI Jakarta.

Desa Bagian Dari Pembangunan Bangsa

Membangun desa sama saja dengan membangun bangsa dan desa tidak dapat ditinggalkan dari paradigma membangun bangsa. Oleh karenanya desa harus menjadi bagian pembangunan bangsa. “RUU Desa yang akan disahkan atau sedang dibahas DPR, arahnya untuk pemberdayaan desa,” ujar Ketua Pansus RUU Pemerintahan Desa, Akhmad Muqowam saat diskusi bertajuk “Desa Benteng Terakhir Indonesia. Wujudkan Cita-cita Reformasi Melalui UU Desa yang Pro Demokrasi dan Kesejahteraan Desa” di Press Room DPR Jakarta.