Kesenian Betawi Sudah Menasional

Ketua DPD-RI, Irman Gusman mengatakan, kesenian dan budaya Betawi sebenarnya sudah menasional. Namun, masih diperlukan kegiatan yang lebih kontinyu, agar kesenian dan budaya Betawi itu menjadi ujung tombak di dalam setiap acara jika diselenggarakan di daerah DKI Jakarta. Acara tersebut hendaknya terus menjadi agenda di parlemen, tidak hanya sekali ini saja, ujarnya dalam sambutan pada acara “Festival Seni dan Budaya Betawi di DPD-RI” di Jakarta, Kamis (28/11/2013).

Indonesia Disadap, Karena Pemimpinnya Lemah

Anggota DPD RI dari Propinsi Jawa Tengah, Poppy Dharsono mengatakan, terjadinya aksi penyadapan terhadap Indonesia oleh Australia merupakan cerminan lemahnya pemimpin bangsa. Selain itu juga akibat Indonesia sudah menjadi antek bodoh pasar bebas, ujarnya dalam Dialog Kenegaraan bertajuk “Menakar Hubungan Indonesia-Australia Pasca Penyadapan” di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Prabowo: Pemekaran Wilayah Pemborosan

Dewan Permbina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto menilai, banyaknya daerah baru yang muncul karena pemekaran wilayah merupakan pemborosan "Saya dengar di DPR sudah disetujui tambahan 66 kabupaten baru, delapan provinsi baru. Ini suatu penyakit massal yang menghinggapi para elit politik kita. Kok tidak pakai akal sehat," ujarnya di Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Parpol Tak Rela DPT Bermasalah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan menjadwalkan penetapan DPT 4 Desember mendatang harus hati-hati. Karena bila DPT yang bermasalah tidak diselesaikan, partai politik dapat dipastikan akan beraksi, ujar Heri Budianto dalam Dialog Kenegaraan bertajuk “Tahun Politik dan Potensi Konfilik Jelang Pemilu 2014” di Gedung DPR/MPR/DPD Jakarta, Senin (25/11/2013).

Pemilih Cerdas Waspadai Caleg Keturunan Koruptor

Komunikasi politik menjadi proses yang tak pernah berhenti. Tapi, proses ini akan selesai sampai caleg itu terpilih. Sehingga diharapkan pada pemilih cerdas dalam Pemilu 2014 mendatang dapat memilih caleg yang cerdas juga. “Sebaiknya jangan pilih caleg keturunan koruptor, karena caleg seperti itu sangat lebih sadis dari teroris,” ujar Pakar Komunikasi Politik, Lely Arriane Napitupulu dalam Dialog Kenegaraan bertajuk “Pendidikan Politik, Pemilih Cerdas” di Gedung DPD RI Jakarta, Rabu, (20/11/2013).

Capres 2014 Harus Clean dan Clear Secara Ideologi dan Korupsi

Wakil Ketua MPR-RI Hajrianto Tohari mengatakan, seorang calon presiden harus memiliki dua syarat, yakni harus clean and clear secara ideologi dan clean dan clear dalam korupsi, ujarnya dalam Dialog Kenegaraan bertajuk “Menyoal Rekrutmen Ideal Kepemimpinan Nasional” di Gedung MPR-RI Jakarta, Senin (18/11/2013). Hadir sebagai pembicara, Politikus PDI-P TB. Hasanuddin dan Tokoh HAM sekaligus Tokoh Hahdlatul Ulama (NU), Solahuddin Wahid.

Lembaga Tinggi dan Penyelenggara Negara Lampaui Kewenangan

Ketua Komisi II DPR-RI, Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, carut-marutnya ketatanegaraan pasca reformasi karena lembaga tinggi dan penyelenggara negara melampaui kewenangannya yang sudah diatur dalam konstitusi. Di mana hal itu berimplikasi terhadap penyelenggara negara yang menjalankan tak sejalan dengan konstitusi itu sendiri, ujarnya dalam dialog kenegaraan bertajuk “Menata Ulang Sistem Bernegara” di gedung MPR/DPD-RI Jakarta, Rabu (13/11/2013).

KPU Langgar UU Nomor 8 Tahun 2012

Sekjen PDI Perjuangan (PID-P), Hasto Kristianto mengatakan, KPU telah melanggar Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tetang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD dalam menetapkan daftar pemilih tetap (DPT), ujarnya dalam Dialog Kenegaran bertajuk "Mendesak Pembenahan Sistem Administrasi Kependudukan - Terkait Silang Sengkarut DPT" di gedung DPD/MPR RI Jakarta, Rabu (6/11/2013).

Lembaga Survey Harus Berani Umumkan Siapa Penyandang Dana

Sebuah lembaga survey harus memiliki beberapa kriteria. Pertama, hasil penelitiannya bisa dipertanggungjawabkan, kedua-tidak asal-asalan dan ketiga mengumumkan ke publik siapa penyandang dananya, ujar Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor dalam diskusi bertajuk “Etika dan Distorsi Lembaga Survey di Pemilu” di Gedung MPR-RI Jakarta, Senin,(4/11/2013).

Menciptakan Pemerintahan Pusat Dan Daerah Yang Bersih

Dialog Empat Pilar Negara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR RI Gedung Nusantara IV, Jakarta, Senin (21/10/2013) dengan tema; “Menciptakan Pemerintahan Pusat Dan Daerah Yang Bersih Sesuai Empat Pilar Bangsa”

Berita Foto: DPD Menyapa

DPD Menyapa dengan tema "Masalah TKI Yang Tak Pernah Berhenti" di gedung DPD-RI Jakarta, Jumat (18/10/2013). Menghadirkan pembicara, Anggota Komite III DPD-RI, Abraham Liyanto dari Propinsi NTT (kiri), Pengamat TKI dari Garda Buruh Migran Indonesia (BMI), Miftah Farid (tengah) dan Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon (kanan).

Politik Dinasti dan Demokrasi

Dialog Kenegaraan bertema "Politik Dinasti dan Demokrasi" di Press Room DPR-RI Jakarta, Kamis (17/10/2013). Menghadirkan Pembicara, Ketua Komisi II DPR-RI, Agun Gunanjar, Pengamat LIPI, Siti Zuhro dan Walikota Ternate, Burhan Abdurachman.

KY dan MK Terjebak Konflik Antar Lembaga Negara

Konflik yang melanda ke dua lembaga tinggi negara, Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Konstitusi (MK) banyak mendapat sorotan. Sementara MK dan KY dibentuk oleh undang-undang, tapi sayangnya ke dua lembaga itu terjebak terus menerus dalam konflik antara lembaga negara. “DPD-RI hanya mendoa’kan agar MK dan KY bisa kembali akur, dan tidak terjebak konflik yang berkepanjangan,” ujar Anggota DPD RI asal Riau, Instiawati Ayus dalam Dialog Kenegaraan bertajuk “ Konflik Antar Lembaga Negara” di gedung DPD-RI Jakarta, Rabu (16/10/2013).

MK Dibubarkan Akan Timbulkan Persoalan Baru

Wakil Ketua MPR-RI, Lukman Hakim Saefuddin mengatakan, tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meruntuhkan penegakkan hukum konstitusi. Namun, kondisi tersebut tak boleh berlarut-larut, apalagi jika meminta lembaga tinggi negara ini dibubarkan, akan menimbulkan persoalan baru, ujarnya dalam jumpa pers di ruang Fraksi PPP, Nusantara Satu Jakarta, Rabu (16/10/2013).

Mahfud MD: Tak Pernah Tangani Sengketa Pilkada Dengan Akil Mochtar

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD mengatakan, dalam penanganan suatu kasus di MK, dibagi dalam beberapa panel. Menurut pengakuannya, dia tak pernah menangani sengketa pilkada bersama Ketua MK, Akil Mochtar yang tersangkut masalah korupsi pilkada, ujarnya dalam Dialektika Kenegaraan bertajuk “Masihkah MK-RI Dipercaya” di Press Room DPR-RI Jakarta, Kamis (10/10/2013).

Istilah Kepala Negara Tidak Dikenal

Dalam konstitusi istilah kepala negara saja tidak kita kenal, apalagi istilah ibu negara, ujar Wakil Ketua MPR-RI, Hajrianto Tohari dalam Dialog Kenegaraan bertajuk “Perlukah Pemisahan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan” di Gedung DPD-RI Jakarta, Rabu (09/10/2013).

Hendrawan Supratikno: Peningkatan Industrialisasi Sangat Diperlukan

Kemiskinan yang masih melanda Indonesia, disebabkan gagalnya industrialisasi. Rakyat Indonesia yang seharusnya mengekspor barang jadi, tapi hanya bisa mengekpor barang mentah, sehingga rakyat menjadi konsumen, dan bukan sebagai produsen moderenisasi, ujar Ketua Panja RUU Perindustrian, Hendrawan Supratikno dalam perhelatan Forum Legislasi bertajuk “RUU Perindustrian” di Press Room DPR-RI, Senayan, Jakarta (08/10/2013).

Akil Mochtar Ciderai Peradilan MK

Kita prihatin dan sedih dengan kondisi MK saat ini. MK jangan dibubarkan dan Majelis Kehormatan MK memberhentikan Akil Mochtar dengan tidak hormat, ujar Wakil Ketua MPR-RI, Lukman Hakim Saefuddin dalam Dialog Kenegaraan bertajuk “Runtuhnya Benteng Keadilan MK” di Gedung MPR-RI, Senayan, Jakarta, Senin (07/10/2013).

Wisuda Unindra PGRI Ke-38

Pemerintah telah memberikan angin segar kepada Universitas Indraprasta (Unindra) PGRI untuk meningkatkan prestasinya di dunia pendidikan, dan kali ini wisuda diselenggrakan bertepatan dengan Hari Angkatan Bersenjata TNI, ujar Rektor Unindra Prof. Dr. H. Sumaryoto dalam rangka wisuda ke 38 tahun 2012-2013 yang dilangsungkan di Sasono Langgeng Budoyo TMII, Jakarta, Sabtu (5/10/2013).

La Ode Ida: Karakter Pemimpin Ibarat Angin

Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida mengatakan, menurut filosofi, karakter seorang pemimpin itu ibarat seperti angin. Ia bisa membawa sesuai arah yang diinginkan dan mencapai tujuan. Namun, jika pemimpinnya kurang baik, maka dapat dipastikan, akan menuai keburukan. Seperti yang dialami Mahkamah Konstitusi (MK), ujarnya dalam Talk Show DPD RI bertajuk “MK, Masih Dipercayakah Oleh Rakyat?” di gedung DPD-RI, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10/2013).

Fahri Hamzah: Kritik Pidato Presiden SBY

Fahri Hamzah, anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), menyayangkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidatonya mengatakan terima kasih pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah berhasil menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Aqil Mochtar yang diduga terlibat masalah suap pemilihan kepala daerah Gunung Mas Kalimantan Tengah. Di mana seharusnya presiden tidak bisa lepas tangan begitu saja, karena dia sebagai kepala negara, ujarnya dalam Dialetika bertajuk “SEAFAC General Assembly Southeast Asian Parliamentarians Againts Corruption” di Press Room DPR-RI Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2013)

Irman Gusman: DPD Akan Gugat DPR Pasca Putusan MK

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman mengatakan, bila nanti sampai Desember 2013, DPR tetap tidak merespon keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), atas kewenangan DPD yang keluar pertengahan Maret 2013, akan menjadikannya sebagai sengketa antar lembaga negara, ujarnya dalam Dialog Kenegaraan atas kerjasama Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan Sekretaris Jenderal DPD-RI, bertajuk “9 Tahun Kiprah DPD” di gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2013).

RUU PPDK Kurang Seksi

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (RUU PPDK), Alexander Litaay mengatakan, RUU ini memang kurang seksi untuk di follow up oleh awak media, terkecuali media lokal yang mendorong RUU tersebut, untuk segera disahkan menjadi UU, ungkapnya dalam Dialog Legislasi, atas kerjasama Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan Sekretaris Jenderal DPR RI bertajuk “RUU PPDK” di Press Room DPR-RI, Jakarta, Selasa (1/10/2013).

Otda Timbulkan Korupsi di Daerah

Sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah (Otda), banyak kepala daerah terjerat masalah korupsi. Pemicu timbulnya korupsi di daerah-daerah dapat diartikan sejak pasca otonomi daerah diberlakukan, ujar Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens dalam acara Dialog Kenegaraan, atas kerjasama Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan Sekretaris Jenderal DPD-RI yang bertajuk “Memberantas Korupsi di Daerah” di Loby DPD-RI Senayan, Jakarta, Rabu (25/09/2013).

Revisi UU Jasa Konstruksi Penting Buat Perkembangan Jaman

RUU Jasa Konstruksi sangat penting. Mengingat perkembangan jaman dan perkembangan teknologi dan perlu dilakukan perubahan dalam UU tersebut, ujar Wakil Ketua Komisi V DPR-RI, Mulyadi dalam Dialetika yang bertajuk “RUU Jasa Konstruksi” atas kerjasama Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR-RI, di Press Room, Senayan, Jakarta, Selasa (24/09/2013).

SBY Patut Perhatikan Polri

Seharusnya Presiden SBY memberikan dukungan terhadap institusi itu. Selaku yang membawahi kepolisian, SBY harus berani menyatakan dengan tegas, kalau melawan aparat penegak hukum, harus berhadapan dengan saya. Hal ini dapat menjadi dukungan moril bagi pihak kepolisian, ujar Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin dalam Dialog Kenegaraan bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen bertajuk “Kekerasan pada Aparat dan Wibawa Negara” di gedung Perpustakaan MPR-RI, Jakarta, Senin (23/09/2013).

Komisi II DPR Hentikan Pembuatan e-KTP

Untuk menjaga pemborosan anggaran, Komisi II DPR meminta pemerintah, melalui Kemendagri agar menerbitkan e-KTP yang berlaku seumur hidup, ujar Ketua Komisi II DPR-RI, Agun Gunanjar Sudarsa dalam Dialog Kenegaraan atas kerjasama Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan Sekretaris Jenderal DPR-RI di Press Room Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2013).

Pilkada Langsung Rawan Korupsi

Pilkada secara langsung menurut data Kemendagri terdapat 304 kepala daerah dari 524 kepala daerah kabupaten/kota tersangkut masalah korupsi, ujar Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Johermansyah Johan dalam dialok kenegaraan yang bertema “Berlarut larutnya Pengesahan RUU Pilkada” di Gedung DPD-RI, Jakarta, Rabu (18/09/2013).

Konspirasi Waduk Karian Banten

Pemenang tender pengerjaan proyek pembangunan Waduk Karian, Banten, tak kunjung diumumkan. Belum diumumkannya pemenang tender Proyek yang menelan dana Rp 1,1 triliun menghadirkan tanda tanya. Hal ini terlihat dari ditundanya pengumuman evaluasi teknis sebanyak enam kali. “Sejak bulan Juni 2013 hingga Senin, 16 September 2013. Yang dilakukan sepertinya menggiring pemenang pada satu kontraktor saja yaitu, Daelim-Wika dengan menggugurkan dua peserta lainnya, Hyundai-Brantas Abipraya dan Dongbu-PP (Pembangunan Perumahan). Padahal, Daelim-Wika memberikan harga tertinggi,” kata salah satu peserta.

Inisiatif DPR Buat RUU Keperawatan

RUU Keperawatan dibahas di Panja DPR-RI berangkat dari inisiatif DPR. Masalahnya banyak daerah terpencil yang tak memiliki tenaga perawat dan kurang mendapat perhatian dari Departemen Kesehatan, ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI, Novarianty Yusuf saat acara Dialog Kenegaraan bertajuk “RUU Keperawatan” di Press Room DPR-RI, Jakarta, Selasa (17/09/2013).

GBHN Dapat Menentukan Arah Pembangunan

GBHN penting agar presiden terpilih nanti mempunyai program kerja, dan dapat menentukan arah pembangunan bangsa, ujar Wakil Ketua Kelompok DPD-RI, John Pieres saat acara Talk Show DPD-RI dengan tema “Pilpres 2014 & Pro Kontra Tentang Perlunya GBHN” di Press Room DPD-RI, Jakarta, Kamis (13/09/2013).

Kinerja Bawaslu Selalu Dinilai Bobrok

Dengan adanya UU Nomor 15 Tahun 2011, posisi Bawaslu masih diperlukan dengan memperkuat peran dan fungsi Bawaslu. “Memang selama ini Bawaslu selalu dianggap tidak relevan dalam menjalankan peran dan fungsinya. Namun, kalau Pemilu sukses Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dipuji. Akan tetapi jika terjadi kecurangan Bawaslu yang hujat,” ujar Ketua Bawaslu, Muhammad, dalam Dialetika yang bertema “Potensi Kecurangan Pemilu” di ruang Press Room DPR-RI, Jakarta, Kamis (12/09/2013).

Ridwan Saidi: Pergantian Nama Jalan Medan Merdeka, Dapat Hilangkan Nilai Sejarah

Usulan Gubernur DKI Jaya, Joko Widodo (Jokowi) akan merubah nama Jalan Medan Merdeka menimbulkan pro dan kontra. Di mana usulan tersebut dinilai dapat merubah historis atau sejarah nama jalan itu. "Bila berani mengubah, siap-siap saja berhadapan dengan spiritualisme warga Jakarta. Ini soal menghormati peradaban kami,“ ujar Budayawan Ridwan Saidi saat dialog kenegaraan bertajuk “Usulan Pergantian Nama Jalan Medan Merdeka” di Press Room DPD-RI, Jakarta, Rabu (11/09/2013).

Rudi Permalukan Industri Perminyakan Nasional

Penangkapan Rudi Rubiandini saya tidak bisa berkomentar. Kejadian ini sudah dua kali. Kejadian pertama dia masih punya kesempatan untuk menolak. Tapi ini kedua kalinya. Artinya dia sadar. Dia apes, sekarang tertangkap, ujar Kurtubi Pengamat Perminyakan dalam acara Dialotika bertajuk “BP Migas Milik Siapa” di Press Room DPR RI, Jakarta, Selasa (10/9/2013).

Ekonomi Alami Perbaikan, Tapi SDA Melenceng dari UUD 1945

Secara umum ekonomi Indonesia memang mengalami perbaikan. Tapi pengelolaan SDA semakin melenceng dari pesan-pesan konstitusi yakni UUD 1945, ujar Farhan Hamid Wakil Ketua MPR-RI dalam diskusi Kenegaraan bertajuk “Ketahanan Ekonomi Dalam Konteks Empat Pilar” di Gedung Perpustakaan MPR-RI, Jakarta, Senin (9/9/2013).

Lahan Pertanian Hanya Tinggal 600 Hektar

Zaman Orde Baru lahan pertanian kita masih 1700 hektar, tapi sekarang hanya tersisa 600 hektar. Ini menunjukkan kebodohan pemerintah, tidak dapat mempertahan lahan pertanian tersebut, ujar Firman Subagio Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, saat dialog kenegaraan bertajuk “Menjaga Ketahanan Pangan” di Gedung DPD-RI Jakarta, Jumat (06/9/2013)

Tolak Permintaan Maaf Pemerintah Belanda

Pemerintah Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saya minta agar menolak permintaan maaf pemerintah Belanda, ujar Batara Hutagalung saat Dialog Kenegaraan, Rabu di Gedung DPD RI, Jakarta (4/09/2013). Hadir dalam acara tersebut sebagai pembicara putera almarhum Qahhar Mudzakkar yang juga Anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan, Abdul Azis Qahhar Mudzakkar dan Sejarawan Anhar Gonggong

RUU Komcad Jangan Jadikan Proyek Tahunan

Pembahasan RUU Komcad hendaknya tidak hanya dibahas oleh Komisi I DPR yang membidangi militer dan pertahanan, namun harus dibentuk panitia khusus yang melibatkan komisi lainnya, serta melihat persoalannya secara makro dan menyeluruh, ujar Indria Samego Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dalam diskusi bertajuk "Forum Legislasi: RUU Komponen Cadangan" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (3/9/2013).

Dugaan Korupsi Rp 55 Miliar Kejati Sita Empat Kardus Dokumen di Kantor Surveyor Indonesia

Kantor Perusahaan Negara (BUMN) PT Surveyor Indonesia (SI), dikejutkan dengan kedatangan penegak hukum dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, Kamis sore (25/7/2013). Betapa tidak, saat digeledah Kejati DKI, Kantor yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav 56 Jakarta, tak satu pun direksi berada di tempat. Pengeledahan Kantor SI terkait kasus dugaan korupsi senilai Rp 55 miliar atas proyek pemetaan dan pendataan sekolah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tahun 2010-2011.

Peran Media Bagi Ditjen Rehsos

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Ditjen Rehsos Kemsos), telah banyak melakukan penanganan masalah-masalah sosial, yang bertujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera. Hal tersebut diungkap dalam Jumpa Pers dan buka bersama (Buber) dengan wartawan, dengan tema “Optimalisasi Kinerja Peliputan dan Publikasi Program Ditjen Rehsos Kemsos Tahun 2013”, Jumat (19/7/2013) bertempat di Hotel Jayakarta, Jakarta Pusat.

Jalan dan Infrastruktur Hiasi Mudik Lebaran

Persoalan mudik jelang lebaran, dari tahun ke tahun tidak berubah. Misalnya, masalah jalan, infrastruktur dan tarif angkutan yang belum ditetapkan selalu menghiasinya. Sementara sesuai Undang-Undang itu merupakan tanggungjawab negara. "Kami minta pemerintah untuk segera menetapkan tarif angkutan khususnya bus,” ujar anggota Senator dari DKI Jaya, Pardi saat dialog kenegaraan bertema "Kesiapan Transportasi Mudik Lebaran" di gedung DPD RI Jakarta, Rabu (17/7/2013).

Infrastuktur Sarana Transportasi

Revisi terhadap Undang-Undang No 38 tahun 2004 merupakan bentuk tanggungjawab negara untuk memberikan layanan umum yang layak kepada masyarakat, karena keberadaan infrastruktur jalan menjadi peran penting mencapai tujuan kemakmuran rakyat, ujar Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Jalan (RUU Jalan), Arwani Thomafi saat diskusi bertajuk “RUU Jalan” di Press room DPR-RI Jakarta, Selasa (16/07/2013).

UU Ormas Bisa Timbulkan Pembangkangan Sipil

UU Ormas yang baru disahkan DPR-RI dikhawatirkan banyak kalangan akan menimbulkan terjadinya pembangkangan sipil. Di mana presiden dan DPR walau hasil pemilu yang demokratis, tetap tidak boleh membuat kebijakan tanpa melibatkan partisipasi rakyat, juga termasuk yang menentang, ujar Hajrijanto Y Tohari dalam diskusi bertajuk “UU Ormas, Pembangkangan Sipil" bersama pengamat politik Fachry Ali, dan Romo Benny Susetyo dari Koalisi Kebebasan Berserikat di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (15/7/2013).

Revisi UU Pilpres Harus Secara Menyeluruh

Undang-Undang Pemilihan Presiden No. 42 Tahun 2008, sudah saatnya direvisi. Perubahan UU Pilpres Nomor 42 Tahun 2008, hendaknya harus dilakukan secara menyeluruh. Dan tidak bicara sekedar angka ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden, ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani saat dialog kenegaraan bertema “Perlukah UU Pilpres di Revisi” di Press Room DPR-RI Jakarta, Kamis (11/7/2013).

RUU KKG Paling Lambat Akhir 2013 Disahkan

RUU KKG sudah memasuki babak final. Dan tidak ada lagi penundaan untuk tidak mengesahkannya. DPR menargetkan paling lambat akhir 2013 ini sudah dapat disyahkan menjadi Undang-Undang, ujar Ketua Panja RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender, Sayed Fuad Zakaria saat dialog bertajuk “RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender” di Press Room DPR-RI Jakarta, Selasa (9/7/2013).

Pilkada Sering Timbulkan Gejolak

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) banyak menimbulkan gejolak. Hal ini disebabkan oleh rendahnya mentalitas para calon yang bertarung dan tak siap jika menerima kekalahan. "Calon-calon itu tidak siap kalah dan kurang memahami nilai-nilai sportifitas," ujar Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti pada talk show DPD bertema "Dinamika Pilkada di Berbagai Daerah Jelang Pemilu 2014" di gedung DPD-RI Jakarta, Jumat (5/7/2013).

Desa Bagian Dari Pembangunan Bangsa

Membangun desa sama saja dengan membangun bangsa dan desa tidak dapat ditinggalkan dari paradigma membangun bangsa. Oleh karenanya desa harus menjadi bagian pembangunan bangsa. “RUU Desa yang akan disahkan atau sedang dibahas DPR, arahnya untuk pemberdayaan desa,” ujar Ketua Pansus RUU Pemerintahan Desa, Akhmad Muqowam saat diskusi bertajuk “Desa Benteng Terakhir Indonesia. Wujudkan Cita-cita Reformasi Melalui UU Desa yang Pro Demokrasi dan Kesejahteraan Desa” di Press Room DPR Jakarta, Kamis (4/7/2013).

Timing Kenaikan BBM Tidak Tepat

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdampak bagi perekonomian rakyat. Di mana kenaikan tersebut dinilai timingnya tidak tepat. Apalagi menjelang bulan Ramadhan. “Memang pemerintah menaikan harga BMM, timingnya tidak tepat,” ujar Rizal Ramli Mantan Menteri Perekonomian saat dialog kenegaraan bertajuk “Meredam Gejolak Harga Sembako Jelang Ramadhan” di gedung DPD-RI Jakarta, Selasa (3/7/2013).

RUU Pemerintahan Desa Merupakan Produk Baru

Undang-Undang (UU) Pemerintahan Desa dipandang perlu untuk menjadi produk UU baru dalam rangka mendorong peningkatan kebijakan anggaran untuk masyarakat perdesaan. Masalahnya, kemiskinan masih menumpuk pada wilayah pedesaan, ujar Wakil Ketua Pansus RUU Pemerintahan Desa, Budiman Sudjatmiko saat diskusi bertema “RUU Pemerintahan Desa” di Press Room DPR-RI Jakarta, Selasa (2/07/2013).

Kebakaran Hutan, SBY Tak Perlu Minta Maaf

Permintaan maaf Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap negara tetangga Malaysia dan Singapura terkait kebakaran hutan di Propinsi Riau tak perlu dilakukan. Presiden tak cukup minta maaf, tapi mendesak Singapura dan Malaysia, agar ikut mewujudkan ketertiban dunia, perdamaian, dan keadilan sosial. Ini norma politiknya sebelum meminta maaf, ujar Agun Gunanjar Sudarsa Ketua Tim Panja MPR-RI dalam dialog Empat Pilar bertajuk “Asap dan Jatidiri Bangsa” di gedung DPR-RI Jakarta, Senin (1/7/2013).

SBY Tak Perjuangkan Nasib Jemaah Haji

Terkait pengurangan kuota jemaah haji Indonesia sebesar 20 persen, mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan. Pemerintah Indonesia dinilai tidak berbuat apa-apa. “Soal pengurangan kuota jemaah haji akibat perluasan Masjidil Haram, bukan Suryadharma Ali selaku Menteri Agama yang melakukan lobi kepada pemerintah Arab Saudi, tapi Presiden SBY,” ujar anggota Komisi VIII DPR Hasrul Azwar saat dialog bertema “Antisipasi Pemotongan Kuota Haji” di gedung Press Room DPR-RI Jakarta, Kamis (27/6/2013).

DPR Tunda Keputusan MK

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam membahas RUU dan Program Prolegnas. Dengan menunda nunda putusan MK menunjukkan bahwa kalau DPR memang tidak serius, ujar Anggota DPD John Pieris ketika Dialog Kenegaraan bertajuk, "Tanggungjawab Konstitusional Bersama Bidang Legislasi DPR, Presiden dan DPD RI Pasca Putusan MK" di Miko Coffe gedung DPD, Jakarta, Rabu (26/6/2013).

RUU Ormas Tak Legitimite

Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) dinilai Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak legitimite. Ormas di Indonesia sekarang ini menjadi entitas politik. Satu sisi memiliki fungsi politik dalam kerangka membangun dan mengembangkan kelangsungan kesatuan NKRI. Jadi posisi ormas sama pentingnya dengan partai, ujar Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Enceng Sobirin saat dialog kenegaraan di Press Room DPR-RI Jakarta, Selasa (25/6/2013).

Peran Keluarga Penting Untuk Sosialisasi Empat Pilar

Keluarga sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai empat pilar. Misalnya membiasakan dengan musyawarah untuk mengambil keputusan, dan sebagainya, ujar Melani Suharli Wakil Ketua MPR-RI saat Dialog Empat Pilar Negara bertajuk “Peran Perempuan Dalam Aplikasi Empat Pilar Melalui Keluarga” yang diselenggarakan MPR-RI di Senayan Jakarta, Senin (24/6/2013).

Penyaluran BLSM ke Daerah Tak Sesuai Harapan

Efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di daerah menjadi sorotan. Salah satunya anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Darmayanti Lubis, meragukan penyaluran tersebut dapat berjalan sesuai harapan. "Saya kalau mendengar cerita mengenai bantuan sebetulnya alergi. Di mana pengalaman Bantuan Langsung Tunai (BLT) dulu tidak mencapai sasaran," ujar Darmayanti dalam dialog kenegaraan yang bertajuk “Efektivitas BLSM di Daerah” di Gedung DPD–RI Jakarta, Jumat (21/6/2013).

Dana Bansos Jadi Bancakan Parpol

Dana bansos ratusan triliun bagi kementerian ataupun non kementerian, menjadi bancakan parpol untuk kepentingan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, khususnya untuk ‘incumbent’. Pasalnya, hingga saat ini belum ada aturan yang jelas terkait pertanggungjawaban penggunaan dana bansos tersebut, sehingga rawan disalahgunakan oleh parpol. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif LIMA, Ray Rangkuty dan peneliti Indonesia Budget Center, Roy Salam saat diskusi bertajuk “Bansos, Bantuan Politik Parpol”, di Press Room DPR, Jakarta, Kamis (20/6/2013).

Kenaikan BBM Pengaruhi Ekonomi Masyarakat

Kebijakan kenaikan harga BBM dapat mempengaruhi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu diminta kepada pemerintah dapat tetap menjaga daya beli masyarakat akibat kebijakan tersebut. “Kenaikan BBM, tidak boleh mengganggu daya beli masyarakat,” ujar Ekonom dari Econit, Hendri Saparini dalam dialog kenegaraan bertema “Kesiapan Daerah atas Imbas Kenaikan BBM” di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Rancangan Undang-Undang KUHP

Anggota Komisi III DPR, Ahmad Yani bersama Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Wahiduddin Adams menjadi pembicara dalam Forum Legislasi di Press Room Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2013). Diskusi ini membahas mengenai Rancangan Undang-Undang KUHP yang sedang dibahas di Komisi III DPR.

Konvensi Capres PD Patut Diapresiasi

Konvensi yang akan dilakukan Partai Demokrat (PD) untuk menjaring calon presiden patut diapresiasi. Langkah ini sangat elok bila Demokrat merangkul partai lain untuk sama-sama melakukan penjaringan itu, kata Didied Mahaswara Ketua President Center, dalam dialog kenegaran bertajuk “Euphoria Pilpres 2014 dan Perhatian Terhadap Nasib Daerah" di Gedung DPD, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/6/2013).

TKI Tanggung Jawab Menakertrans

Kerusuhan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah Arab Saudi, berbuntut panjang. Menakertrans harus bertanggung jawab atas masalah ini, apalagi BNP2TKI dinilai gagal mengemban tugas untuk mengurangai persoalan TKI di luar negeri, sehingga lembaga tersebut sebaiknya dibubarkan saja, ujar Koordinator Migrant Care Anis Hidayah saat dialog bertajuk “Kerusuhan di KJRI Jeddah Arab Saudi Siapa Yang Bertanggung Jawab” di Press Room DPR-RI Jakarta, Selasa (13/06/2013).

Keputusan MK Bersifat Mengikat Berbahaya

Peran Mahkamah Konstitusi yang keputusannya final, ini berbahaya sekali. Harus dipikirkan lembaga penyeimbang Mahkamah Konstitusi hingga keputusannya tidak superbody, ujar Syafran Sofyan Tenaga profesional Bidang Hukum dan HAM Lemhanas, Syafran Sofyan, dalam Dialog kenegaran bertajuk "Mendesak Tata Ulang Sistem Ketatanegaraan Indonesia", di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (12/6/2013).

RUU Komcad Belum Dibutuhkan

RUU Komcad memang belum sempurna dan belum terlalu mendesak. Kalau kita membangun suatu sistem pertahanan, seharusnya komponen yang utama harus diperkuat terlebih dahulu, kata Sidarto Danusubroto Anggota Komisi I DPR-RI FPDIP dalam Forum Legislasi di Ruang Wartawan DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Selasa (11/6/2013).

Pendekatan Kebudayaan Dapat Selesaikan Konflik

Pendekatan kebudayaan merupakan hal penting untuk menyelesaikan konflik. "Masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi, sehingga kebudayaan memiliki pijakan yang kuat di luar ketentuan legal formal," ujar Wakil Ketua MPR-RI, Lukman Hakim Saifuddin dalam Dialog Empat Pilar bertajuk “Toleransi Umat Beragama” di Gedung Perpustakaan MPR-RI Jakarta, Senin (10/06/2013).

Konflik Horizontal Terjadi Setelah Pilkada

Banyaknya konflik di daerah setelah penyelenggaraan Pilkada, terus saja menghiasi dinamika politik di Indonesia. Karenanya, harus ada upaya komprehensif untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan dalam pesta demokrasi yang akan menentukan masa depan bangsa Indonesia, ujar Agggota DPD, Abdurrachman Lahabato dalam diskusi bertajuk “Meredam Konflik Horizontal di Daerah Dalam Tahun Politik” di Press Room DPD RI, di Jakarta Jumat (7/6/2013).

Buku "Perempuan Parlemen Dalam Cakrawala Politik Indonesia" Diluncurkan

Walau memiliki latar belakang yang berbeda, dua tokoh nasional Wakil Ketua DPD-RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan DR (HC) Martha Tilaar CEO Martha Tilaar Group meluncurkan buku “Perempuan Parlemen Dalam Cakrawala Politik Indonesia” di Komplek MPR/DPR/DPD-RI Senayan Jakarta, Rabu (5/06/2013). Acara tersebut dihadiri ratusan undangan dari kalangan DPR, DPD dan DPRD serta para aktifis perempuan dan politik.