http://www.lacakindonesia.com


Dedi Rudaedi

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Humas Ditjen Pajak


 

 

Dedi Rudaedi: Ditjen Pajak Telah Mencabut Status PKP 21.805 Pengusaha.

Lacakindonesia.com, Jakarta, 7 Agustus 2012

Liputan: Siska Kartika

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Humas Ditjen Pajak, Dedi Rudaedi menyatakan bahwa Ditjen Pajak Kementerian Keuangan telah mencabut status pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari 21.805 pengusaha. Perusahaan-perusahaan tersebut dicabut status PKP-nya karena selama ini berstatus non-efektif dalam melaporkan pajaknya. ôSejauh ini para pengusaha tersebut memang sudah tidak ada," kata Dedi dalam acara buka puasa dengan wartawan, di Jakarta, Selasa (7/8/2012).

Dedi menjelaskan, Ditjen Pajak sedang melakukan registrasi ulang bagi pengusaha yang telah terdaftar sebagai PKP. PKP adalah para pengusaha yang bergerak di bidang usaha industri, perdagangan, dan jasa yang wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan/atau jasa yang mereka jual dengan omzet lebih dari Rp 600 juta dalam satu tahun.

Tahapan awal dari perbaikan sistem PPN adalah Ditjen Pajak melaksanakan registrasi ulang pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dimulai sejak Februari sampai dengan 31 Agustus 2012. Ditjen Pajak merencanakan akan mencabut sekitar 300.000 PKP yang berpotensi menyelewengkan faktur pajak. Selama ini status PKP rawan disalahgunakan oleh pengusaha dengan menerbitkan faktur pajak fiktif.

Dengan langkah ini diharapkan dapat mencegah kebocoran penerimaan PPN. Sejauh ini, Ditjen Pajak telah mencabut sekitar 21.805 perusahaan yang memiliki status PKP. Perusahaan-perusahaan tersebut dicabut status PKP-nya karena selama ini berstatus non-efektif dalam melaporkan pajaknya.

Dalam proses registrasi ini, Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia akan meneliti kembali mengenai keberadaan alamat pengusaha dan kebenaran dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha tersebut. Apabila setelah verifikasi diketahui pengusaha sudah tutup ataupun sudah tidak aktif lagi maka status pengukuhannya sebagai PKP akan dicabut.

Pencabutan status berarti faktur pajak yang telah diterbitkan atas penjualan barang ataupun jasa oleh pengusaha tersebut tidak dapat dikreditkan oleh pihak yang membeli. "Sampai sekarang kita lihat berapa banyak ini yang sudah dilakukan verifikasi, tetapi yang jelas kita sudah yakini tadi bahwa 21.805 itu yang sudah kita cabut," ulang Dedi.

Hingga kini, menurut Dedi, Ditjen Pajak belum mendengar adanya protes yang dilontarkan oleh pihak pengusaha dicabut statusnya. Artinya, pengusaha yang dicabut status pengukuhan PKP-nya memang sudah tidak melakukan usaha. Akan tetapi, Ditjen Pajak mengkhawatirkan faktur pajak pengusaha yang telah dicabut statusnya masih beredar. Dedi berharap dengan diumumkannya nama pengusaha secara terbuka memperkecil kemungkinan itu.


< HALAMAN MUKA >


 
 
 

Copyright @ 2012,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved