http://www.lacakindonesia.com

 
Gedung DPR/MPR Senayan

Kejagung Siap Bantu KPK, Bila Diminta

Lacakindonesia.com, Jakarta, 2 Oktober 2012

Liputan: Siska Kartika

Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyediakan penyidik dari jaksa. Namun, pihak Kejagung masih menunggu sikap KPK.

Wakil Kejaksaan Agung Darmono mengatakan, pihaknya siap membantu KPK dalam menyiapkan penyidik. "Kami tidak perlu menawar-nawarkan. Kalau ternyata KPK meminta, nanti akan kami pertimbangkan," kata Wakil Jaksa Agung, Darmono kepada wartawan, di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10/2012).

Kejagung saat ini memiliki sekitar 8500 personel Jaksa di seluruh Indonesia. Mereka bukan hanya memiliki kemampuan melakukan penuntutan tetapi juga kemampuan menyidik perkara.

"Jumlah jaksa di Kejaksaan Agung kurang lebih ada 8.500 orang. Semua jaksa juga diperuntukkan sebagai penyidik, Kalau nanti ternyata KPK minta bantuan tenaga penyidik dari jaksa, nanti kita akan pertimbangkan," tegasnya.

Kejagung, imbuh Darmono, pada prinsipnya tidak keberatan bekerja sama dengan KPK demi menyelesaikan persoalan bangsa. Namum begitu Kejagung segan bila harus menawarkan tenaga penyidik ke KPK. Kejagung berada dalam posisi menunggu permintaan KPK.

Mengenai sikap, apa KPK perlu dibubarkan atau tidak, Darmono menyatakan KPK masih dibutuhkan karena lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan belum maksimal, jelasnya.

Darmono mengatakan KPK adalah lembaga adhoc yang keberadaannya tercipta berdasarkan kebutuhan. Berbeda dengan lembaga permanen seperti kepolisian dan kejaksaan, lembaga ad hoc seperti KPK tidak ikut menentukan penyelenggaraan negara.

Sebaliknya, Lembaga permanen, seperti kepolisian dan kejaksaan, merupakan lembaga yang ikut menentukan penyelenggaraan negara, yang jika tidak ada akan membuat negara terganggu, tambah Darmono.

Dia juga mengatakan keberadaan KPK tidak diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 karena itu tak bisa disebut sebagai lembaga permanen. "Keberadaan KPK, nantinya bisa dipertimbangkan, jika lembaga permanen telah dibenahi, dimaksimalkan dan diperbaiki kinerjanya," imbuh Darmono.

Menurut dia, sebaiknya masyarakat memahami keberadaan penegak hukum dan penegakan hukum di tanah air. Penegakan hukum dalam arti yang luas, katanya, harus berpedoman pada aturan. Sedangkan penegakan hukum dalam arti sempit berhubungan dengan semua pihak untuk menangani pelanggaran hukum yang terjadi.

Meski ada perbedaan pendapat mengenai kedudukan lembaga penegak hukum adhoc dan permanen, terutama ditinjau dari sistem peradilan pidana, perlakuan hukum yang tidak sama antara kedua lembaga bisa merusak tatanan hukum Indonesia.

"Hal semacam ini seharusnya tidak terjadi di negara yang menganut hukum seperti Indonesia," tegas Darmono.


< HALAMAN MUKA >

 
Gedung Kejagung Jakarta

Copyright @ 2012,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved