http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

DPR Hanya Gertak Sambel

Lacakindonesia.com, Jakarta, 26 Nopember 2012

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi

Koordinator Indonesia Corruption Wacht (ICW) Febridiansyah mengemukakan, tidak ada keseriusan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyelesaikan masalah Bank Century. Pasalnya, dia menilai masalah korupsi jalan di tempat, tanpa ada perkembangan dalam kasus tersebut.

“Anggota DPR hanya gertak sambal saja, tapi hasilnya tidak kongkrit, "ujar Febridiansyah dalam Dialog Pilar Kenegaraan dengan thema ‘Century: Hak Menyatakan Pendapat dan KPK', di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/11/2012).

Menurutnya, kasus Century tidak ubahnya dengan kasus BLBI, yang sampai saat ini tidak kunjung tuntas penyelesaiannya. DPR hanya mendesak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun untuk mendesak keinginan menuntas kasus tersebut sampai saat ini belum terlihat perkembangannya.

Sementara, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan, sangat problematik, dimana dimata aparat hukum lainnya tidak terbukti, tapi dimata KPK terbukti bersalah.

"Bagaimana bila terbukti bahwa KPK mengatakan bahwa pak Boediono, yang ketika itu menjabat Gubernur Bank Indonesia terbukti bersalah. Karenanya, kasus ini harus diselesaikan dalam hukum tata negara, ketimbang pidana," ujarnya.

Menurutnya, dalam menyangkut kasus Century norma hukumnya tidak tegas, karena menimbulkan pandangan dan tafsiran beragam.

"Saya berpandangan perlakuan di depan hukum sama. Tapi, bagaimana ketika seorang presiden atau wakil presiden yang terkena pidana. Tentu ini masalah jabatan yang melekat, karenanya dalam kasus ini harus dibawah ke ranah hukum tata negara," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Akhiar Salmi mengemukakan, kasus Century bisa dilakukan pendekatan Politik, dan hukum . "Karenanya, DPR tidak bisa melihat masalah Century dengan pendekatan hukum, tapi harus dilihat dari pendekatan politik," tambahnya.

Alasan lainnya, bahwa DPR adalah lembaga politik, dan bukan lembaga hukum. sehingga, kelihatan antara DPR dan KPK saling tunda menunda dalam mengunkap kasus korupsi Rp.6,7 triliun ini.


< HALAMAN MUKA >

Copyright @ 2012,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved