http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

Kewenangan Harus Diberikan Kepada Pemerintah

Lacakindonesia.com, Jakarta, 29 Nopember 2012

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi

KEBIJAKAN MIGAS. Anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha (kanan), pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy (kiri) menjadi pembicara pada diskusi Dialektika Demokrasi DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2012). Diskusi tersebut digelar dengan tema pembahasan "Mencari Format Ideal Kebijakan Migas.

Dalam UUD 1954 disebutkan bahwa sumberdaya dikuasai oleh Negara. Oleh karena itu kewenangan harus diberikan kepada pemerintah yakni kementerian, bukan oleh badan yang lepas dari kementerian. “Sehingga dalam RUU Migas yang sedang digodok Komisi VII DPR-RI, pihaknya menaruh perhatian penting pada point tersebut,” ujar Anggota Komisi VII DPR-RI FPG, Setya Widya Yudha dalam diskusi Dialektika Demokrasi DPR RI, dengan tema ‘Mencari Format Ideal Kebijakan Migas’, di Press Room DPR RI, Kamis (29/11/2012) yang dihadiri pula pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy.

Menurut Setya, BP Migas memang bermasalah. Sementara sesuai amanat UUD 1945 kuasa pertambangan harus diberikan kepada kementerian, bukan kepada lembaga tersendiri yang justru merugikan negara dan bangsa.

“BP Migas memang sudah mengandung hal-hal yang harus diperbaiki. Misalkan kuasa pertambangan ada di Dirjen Migas, mereka yang melakukan kontrak, tapi setelah itu BP Migas yang tandatangan, BP Migas juga yang eksekusi. Ini pengalihan kewenangan yang tidak sesuai dan menunjukan yang menguasai sumberdaya bukan lagi negara,” katanya.

Selain itu Setya menjelaskan, dalam naskah akademik sekarang ini pihaknya menginginkan lebih baik. “Sebenarnya yang melakukan Judicial Review itu tidak sabar saja, karena semua itu telah kami akomodasi dalam RUU Migas yang sekarang kami godok. Tapi semua sudah terjadi, dan kami apresiasi itu,” jelasnya.

Lebih jauh Setya mengatakan, pihaknya mengamati serius apa yang diputuskan MK, dan membahasnya dalam rapat internal Komisi VII. “Pihaknya mengusulkan UU Pertamina juga sebenarnya harus di Judicial Review, karena UU Pertamina itu sejajar dengan BUMN yang lain, padahal mestinya tidak seperti itu,” tandasnya.


< HALAMAN MUKA >

Copyright @ 2012,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved