http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

Korupsi Buat Setor ke Partai

Lacakindonesia.com, Jakarta, 3 Desember 2012

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi

Anggota legislatif yang korupsi dan kongkalikong dengan pemerintah hanyalah segelintir. Peluang anggota legislatif melakukan perbuatan menyimpang lantaran kewenangan mereka cukup besar. Dan mesti diakui dimana pun di dunia ini posisi anggota dewan selalu disorot publik. Demikian kesimpulan yang dirangkum Lacakindonesia.com saat mengikuti dialog Pilar Negara bertajuk ‘Praktik Kongkalikong dan Upaya Pemberantasan Korupsi’ di Senayan, Jakarta, Senin (3/12/2012) dengan menampilkan pembicara Siswono Yudo Husodo (Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR RI), Eva Kusuma Sundari (Anggota Komisi III DPR-RI FPDI-P) dan Hanta Yudha AR (Pengamat Politik The Indonesia Institute).

Menurut Siswono Yudo Husodo, karena kekuasaan legislatif cukup besar sehingga peluang korupsi atau kongkalikong dengan pejabat pemerintah sangat terbuka luas. Celakanya, ada anggota dewan mengkorup uang negara hingga legal standar mencapai puluhan miliar rupiah. “Tapi yang nakal itu tidak banyak. Masih banyak yang baik-baik. Jadi jangan digeneralisir. Ibarat pepatah gara-gara setitik noda rusak susu sebelanga,” tegas Siswono.

Salah satu cara untuk meminimalisir peluang korupsi dan kongkalikong anggota dewan dengan pemerintah lanjut Siswono, adalah merevisi undang-undang No 17 tahun 2003. “Yang jelas, tidak ada kongkalikong jika pemerintah menolak. Sebagaimana dilakukan sejumlah direksi BUMN yang menolak permintaan aneh-aneh anggota dewan. Saya mengapreasi itu,” paparnya.

Menyinggung laporan Menteri Dahlan Iskan yang menyebut sejumlah nama anggota DPR yang meminta sesuatu kepada pejabat BUMN, Siswono menyambut baik langkah tersebut. Dan semua nama-nama yang disebutkan Dahlan sudah dipanggil Badan Kehormatan. Bahkan Dahlan pun sudah dipanggil. “Yang saya sesalkan, laporan Dahlan tidak akurat. Bahasanya pun sulit dipegang. Sekarang ngomong 10 orang, begitu datang ke DPR cuma memberi dua orang. Seminggu lagi datang memberi nama enam orang dan dua hari kemudian diralat dua orang. Seharusnya menteri gak ngomong begitu,” jelas Siswono.

Dia menambahkan, sejumlah anggota dewan yang tengah diperiksa akan diumumkan hasilnya minggu ini. Dan yang perlu diketahui lanjut Siswono, setiap kali diperiksa pasti ada kesimpulannya.

Sementara itu Eva Sundari mengimbau agar rapat yang digelar anggota dewan selalu terbuka untuk umum dan tidak perlu tertutup. Sebab, dalam rapat tertutup itulah bisa menimbulkan kongkalikong antara anggota dewan dengan pemerintah.

Sedangkan Hanta Yudha menjelaskan, anggota dewan yang korupsi bukan hanya memperkaya diri sendiri, melainkan untuk disetorkan ke Partai. “Belum ada partai yang bisa bertahan jika hanya mengharapkan iuran anggota. Jadi anggota dewanlah yang berupaya mendanai partai,” paparnya seraya meminta agar sistem pendanaan partai harus diperbaiki.


< HALAMAN MUKA >

Copyright @ 2012,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved