http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

Jangan Sampai Kepentingan Transaksional Bermain

Lacakindonesia.com, Jakarta, 6 Desember 2012

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi

Dari kiri kekanan: I Made Pasek, Margarito Kamis, Ferry Marsidan Baldan, Lukman Edy

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy mengemukakan, mengotak-atik angka presiden treshold (PT) sangatlah tidak menarik, dan menguntungkan PKB.

"Dari sisi politiknya tidak ada yang menguntungkan bagi PKB. Kalau diturunkan dari 25 persen menjadi 3,5 persen presiden treshold. Justru yang diuntungkan bagi PKB mencari presiden alternatif, " ujar Lukman, dalam Dialektika Demokrasi dengan thema, "Menakar Untung Rugi Revisi UU Pilpres", di Press room DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2012).

Lukman Edy mengatakan, dalam upaya merivisi PT dari 20 persen menjadi 3,5 persen, yang diuntungkan adalah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pasalnya, dengan direvisi presiden treshold dari 20 persen menjadi 3,5 persen maka akan membuka peluang bagi mantan Danjen Kopassus itu menjadi Calon Presiden (Capres) pada 2014 mendatang.

Bukan tanpa alasan bagi Prabowo adanya revisi UU Pilpres, alasannya selama ini partai yang mengusung Prabowo, Partai Gerindra elektabilitas suaranya tidak mendongkrak. Sementara, jelas Lukman, elektabilitas suara Prabowo naik. "Sampai sekarang tidak ada yang dirangkul dari NU, maka dari itu tidak menarik bagi PKB mengenai 3,5 tershold, " ujar Ketua Fraksi PKB di MPR tersebut.

Lukman menambahkan, meski PKB persentasenya hanya 10-15 persen dalam setiap pemilu, tapi partai nahdliyin ini menjadi partai penentu untuk mencegah untuk tidak terlalu ekstrem kanan atau kiri. "Karena itu PKB sangat logis menolak UU Pilpres untuk diotak-atik, dan lebih serius membangun bangsa ketimbang mengotak-atik angka dalam UU Pilpres," ujarnya.

Sementara itu mantan Ketua Panja RUU Pemilu Ferry Mursidan Baldan mengatakan, adalah aneh kalau ada riak-riak ingin menurunkan angka presiden treshold.

Ferry, yang kini menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem ini mengatakan, bukan sistem UU Pemilu yang mengikuti Capres, tetapi sebaliknya Capres yang mengikuti sistem UU Pemilu. Dan juga jelasnya, jangan sampai terjadi kepentingan traksaksional dalam UU Pilpres tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika mengemukakan, jangan mengotak-atik syarat Capres dengan mengubah angka dalam UU Pilpres layaknya mengubah angka togel.

"Jadi kalau menata sistem menjadi bagus, kenapa yang punya calon presiden jadi bingung. Biarkan saja, kalau memang rakyat yang memilih maka rakyat yang bergerak," tukasnya.


< HALAMAN MUKA >

 

Copyright @ 2012,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved