http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

DPR Minta Percepat RUU Tentang JPH

Lacakindonesia.com, Jakarta, 28 Mei 2013

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi

Keterangan Foto :

Koordinatoriat Wartawan Parlemen-Talk Show bersama Komisi VIII DPR-RI saat membahas RUU JPH di Press Room DPR, Senayan, Selasa (28/5/2013). Narasumber: Ketua Pokja RUU JPH Jazuli Juwaini (kiri), Direktur LPPOM MUI, Lukman Hakim (kanan).

Komisi VIII DPR RI berupaya mempercepat penyelesaian pembahasan RUU tentang Jaminan Produk Halal (JPH), bahkan sampai saat ini telah memiliki perkembangan baru terkait kelembagaan, yakni Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), kerjasama dengan MUI dalam penjaminan produk halal, auditor halal, dan sifat pengaturan RUU.

“Sehubungan dengan hasil kelima kesepakatan tersebut, Panja Komisi VIII dengan Panja Pemerintah 1 Februari 2013 memiliki kesepakatan materi RUU,” papar Wakil Ketua Komisi VIII DPR H Jazuli Juwaini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) saat dialoktika Forum Legislasi Produk Halal (JPH) di Press Room DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2013).

Menurut Jazuli Juwaini, Panja DPR dan Panja Pemerintah menyepakati pembentukan Badan yang secara khusus melakukan tugas dan fungsi penjaminan produk halal, dan kecenderungan masing-masing fraksi menghendaki adanya badan atau lembaga penjamin produk halal di bawah satu kementerian.

Selain itu terkait LPH, Panja DPR dan Panja Pemerintah kata Jazuli Juwaini menyepakati lembaga pemeriksa halal bersifat terbuka, artinya pemeriksa produk halal dilakukan oleh lembaga yang dibentuk pemerintah atau swasta. Kerjasama dengan MUI dalam penjaminan produk halal, Panja DPR dan Panja Pemerintah sepakat dalam memberikan jaminan produk halal dilakukan kerjasama dengan MUI.

Sedangkan auditor halal lanjut Jazuli, Panja DPR dan Panja Pemerintah sepakat dalam proses jaminan produk halal melibatkan auditor halal dan terkait sifat pengaturan RUU, Panja Pemerintah berpendapat pengaturan RUU bersifat voluntorry, Panja DPR belum sepenuhnya bulat tentang pengaturan itu yang masih bersifat vokluntary bila mengacu dalam draft RUU inisiatif setelah disahkan dalam waktu 5 tahun RUU bersifat mandatory.

Jazuli menambahkan, Panja RUU tentang JPH, Komisi VIII dan Panja Pemerintah sepakat dengan peran MUI terkait dalam rumusan pemerintah merekomendasikan auditor halal berubah redaksinya. Auditor halal diangkat badan atau lembaga setelah disertifikasi oleh MUI. “DPR dan Pemerintah juga sepakat terkait lembaga pemeriksa halal dalam rumusannya di draf RUU rumusan pemerintah badan dapat menunjuk JPH pemerintah atau swasta untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk,” ujarnya.

Sementara itu Direktur LPPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lukman Hakim menegaskan, bicara soal halal bukan hanya bicara nasional namun internasional sehingga yang menangani Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebaiknya bukan eselon satu atau setingkat menteri akan tetapi langsung di bawah presiden.


< HALAMAN MUKA >

Copyright @ 2013,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved