http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

TKI Tanggung Jawab Menakertrans

Lacakindonesia.com, Jakarta, 13 Juni 2013

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi

Kerusuhan di Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) Jeddah Arab Saudi, berbuntut panjang. Menakertrans harus bertanggung jawab atas masalah ini, apalagi BNP2TKI dinilai gagal mengemban tugas untuk mengurangai persoalan TKI di luar negeri.

“Persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selalu saja menjadi masalah. Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta BNP2TKI dianggap tidak mampu meyelesaikan persoalan TKI di luar negeri sehingga lembaga tersebut sebaiknya dibubarkan saja,” ujar Koordinator Migrant Care Anis Hidayah saat dialog bertajuk “Kerusuhan di KJRI Jeddah Arab Saudi Siapa Yang Bertanggung Jawab” di Press Room DPR-RI Jakarta, Selasa (13/06/2013).

Anis menambahkan, BNP2TKI yang seharusnya bisa diharapkan mengatur regulasi penempatan TKI ke luar negeri, ternyata tidak efektif sebagaimana harapan pemerintah. “BNP2TKI adalah institusi vital yang dibentuk pemerintah dengan harapan bisa mengatur regulasi penempatan TKI ke luar negeri. Namun belakangan harapan itu pupus di tengah jalan akibat banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, serta tidak efektifnya peran badan tersebut dalam menangani persoalan TKI,” katanya.

Menurut Anis Hidayah, secara spesipik BNP2TKI di bawah pimpinan Jumhur Hidayat telah gagal sebagai pengembang tugas yang diberikan Presiden. Sejumlah hal yang mengindikasikan kegagalan BNP2TKI adalah rumit dan berbelit- belitnya pengurusan TKI, pengiriman data TKI yang dimanipulasi, indikasi penyuapan hasil kelulusan TKI dan pemulangan TKI yang diperlakukan tidak manusiawi oleh petugas BNP2TKI.

Oleh karena itu Migrant Care, meminta pemerintah untuk segera membubarkan badan tersebut dan mengembalikan fungsinya kepada Kemenakertrans. Anis juga menuding kerusuhan di KJRI Jeddah ini merupakan suatu kegagalan Menakertrans dan BP2TKI.

“Kasus ini menunjukkan sejak perekrutan hingga penempatan ada yang salah, sehingga saya jelas mengatakan ini kesalahan pemerintah, dalam hal ini Kemenakertrans dan BP2TKI,” jelasnya.

Begitupun sama halnya disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI Irgan Chairul Mahfiz FPPP. Dia mengatakan, tidak mudah bicara tentang kerusuhan di KJRI Arab Saudi. Pasalnya, kelembagaan yang dibentuk pemerintah, yakni BNP2TKI lemah dalam menanggulangi persoalan yang menimpa TKI di luar negeri, sehingga pemerintah harus bertanggung jawab dalam masalah ini.

Selain itu lanjut Irgan, kalau kita bicara TKI, sebenarnya mereka tidak mau menjadi TKI. Mereka tinggalkan anak istri, sanak keluarganya mencari rezeki di negeri orang, dengan beresiko tinggi. Misalnya, perlakuan majikan yang semena-mena, perlakuan tidak adil dan banyak lagi yang menimpa mereka demi untuk kehidupan.

Sementara pemerintah tidak siap menyediakan lapangan pekerjaaan buat mereka. Apalagi ditambah lagi dengan kepengurusan dari lembaga yang mengurus TKI tidak berjalan sesuai harapan. “Jadi kalau kita tidak mau dipusingkan oleh masalah TKI, bubarkan saja,” katannya.

Sementara menurut Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka mengatakan, berdasar laporan dari PDIP Korwil Saudi Arabia dan POSPERTKI kejadian tersebut dipicu akibat lambannya pelayanan dan beberapa hal yang mengecewakan di KJRI Jeddah.

Diperkirakan ada ratusan ribu warga Indonesia yang saat ini tinggal di Saudi tanpa dokumen resmi. Amnesti yang diberikan pemerintah Saudi dimanfaatkan mereka untuk mengurus dokumen kepulangan ke Indonesia atau memperpanjang izin tinggal dan kerja.Sayang sekali kesempatan ini direspon sangat lamban oleh pemerintah RI.

"Loket pengurusan dokumen hanya dibuka di KBRI Ryadh dan KJRI Jeddah. Akibatnya KJRI Jeddah didatangi para TKI tidak hanya dari Jeddah, namun dari wilayah lain seperti dari Makkah, Madinah,yaman, Taif, Khamis, Musaid, Najran, Baha, Tabuk, Jizan," tandasnya.

Rieke meminta agar pemerintah Indonesia untuk membubarkan BNP2TKI karena dianggap tidak mampu membela para pekerja yang berada di luar negeri. “Kasus TKI di luar negeri sudah berulang kali bahkan yang ketahuan akan segera dihukum masih ada puluhan.

"Pemeritah gagal dalam melindungi pekerja di luar negeri. BNP2TKI memang perlu dibubarkan,” tukasnya


< HALAMAN MUKA >

 

Copyright @ 2013,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved