http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

Kenaikan BBM Pengaruhi Ekonomi Masyarakat

Lacakindonesia.com, Jakarta, 19 Juni 2013

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi

Kebijakan kenaikan harga BBM dapat mempengaruhi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu diminta kepada pemerintah dapat tetap menjaga daya beli masyarakat akibat kebijakan tersebut.

“Kenaikan BBM, tidak boleh mengganggu daya beli masyarakat,” ujar Ekonom dari Econit, Hendri Saparini dalam dialog kenegaraan bertema “Kesiapan Daerah atas Imbas Kenaikan BBM” di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Menurut Hendri, dampak kenaikan harga BBM di masing-masing daerah berbeda. Meskipun ada Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), tapi besaran inflasi di masing-masing daerah itu tidak sama.

Dia berharap paket kebijakan kompensasi kenaikan harga BBM harus benar-benar dipersiapkan dengan baik misalnya membangun infrastruktur transportasi publik.

Selain itu Hendri menjelaskan, dengan adanya kenaikan harga BBM maka inflasi yang dialami kelompok miskin akan lebih besar. Sebab mayoritas kebutuhan masyarakat miskin itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar.

“Tingkat inflasi makanan rata-rata selama lima tahun ini adalah 15 persen, sedangkan data dari BPS hanya menghitung lima persen saja. Bagaimana mengatasi selisih inflasi tersebut. Ini yang kita khawatirkan, apakah daya beli masyarakat tetap bisa dijaga atau tidak,” jelasnya.

Dikatakannya, dia ragu terhadap kebijakan BLSM karena tidak akan menolong masyarakat untuk jangka panjang. “Apakah masyarakat mampu mengatasi dampak kenaikan harga BBM setelah program BLSM itu berakhir. Sementara harga-harga yang sudah naik, tidak akan turun lagi,” katanya.

Sementara Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro menilai, isu kenaikan harga BBM atau isu menurunkan harga BBM saat ini hanyalah daur ulang dari situasi yang terjadi pada orde baru. Apalagi koalisi parpol yang dibangun tidak berdasarkan platform yang jelas. “Semua parpol sulit dipercaya. Kita harus meluruskan tujuan agenda reformasi,” terangnya.

Siti Zuhro juga mengkritik DPD karena masih lamban untuk berperan memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah. Dia berharap pemerintah bisa meminimalisasi dampak dari kebijakan kenaikan harga BBM di daerah-daerah. Siti khawatir akan banyak petualangan politik atau petualang ekonomi dengan memanfaatkan kenaikan harga BBM.

Begitupun sama halnya disampaikan Anggota DPD RI Intsiawati Ayus. Senator dari Propinsi Riau ini menyatakan, DPD RI kecewa tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU APBN-P 2013. “Saya pribadi dan DPD tidak ada sedikitpun ruang untuk turut menghiasi kebijakan ini, baik konsultasi apalagi komunikasi,” jelasnya.

Intsiawati menambahkan, parpol melalui anggota DPR hanya menjadikan parlemen seperti panggung dan film dimana setiap apapun masukan dari DPD tak berpengaruh kepada keputusan politik DPR.

“Seharusnya pemeritah menahan diri dan memberi ruang. Tapi karena sudah begini DPD menerima saja,” katanya.


< HALAMAN MUKA >

 

Copyright @ 2013,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved