http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

Dana Bansos Jadi Bancakan Parpol

Lacakindonesia.com, Jakarta, 20 Juni 2013

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi

Ratusan triliun dana Bantuan Sosial (bansos), disinyalir jadi bancakan Partai Politik (parpol). Apalagi kalau kementerian di bawah pimpinan salah satu parpol, dapat dipastikan dana bansos menjadi milik mereka.

Dana bansos ratusan triliun bagi kementerian ataupun non kementerian, menjadi bancakan parpol untuk kepentingan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, khususnya untuk ‘incumbent’. Pasalnya, hingga saat ini belum ada aturan yang jelas terkait pertanggungjawaban penggunaan dana bansos tersebut, sehingga rawan disalahgunakan oleh parpol. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif LIMA, Ray Rangkuty dan peneliti Indonesia Budget Center, Roy Salam saat diskusi bertajuk “Bansos, Bantuan Politik Parpol”, di Press Room DPR, Jakarta, Kamis (20/6/2013).

Menurut Ray, jika terbukti parpol menggunakan dana bansos, maka parpol yang bersangkutan harus mendapat sanksi yang tegas sampai pada diskualifikasi sebagai peserta pemilu. Namun, langkah penjatuhan sanksi tersebut, dapat dilakukan jika KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) juga mampu mempertanggung jawabkan dana Rp 40 triliun untuk penyelenggaraan pemilu.

“Jika tidak, maka KPU dan Bawaslu gagal menghasilkan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) yang bersih, jujur, adil, demokratis, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ray Rangkuty menambahkan, untuk Pemilu 2014 ini, sudah ada kemauan yang kuat untuk terciptanya pemilu yang bersih dari uang haram, bila KPU dan Bawaslu bisa mempertanggungjawabkan dana pemilu sebesar Rp 40 triliun.

”Tapi kalau KPU dan Bawaslu tidak bisa, maka KPU tidak akan punya wibawa untuk memaksa parpol melakukan hal yang sama. Termasuk dalam penyalahgunaan dana Bansos di kementerian yang dipimpinan orang yang berasal dari partai politik,” katanya.

Dikatakannya, dana bansos ratusan triliun itu, mulai bergulir sejak KPU menetapkan daftar calon tetap (DCT) legislatif pada Agustus mendatang.

“Jarak pengesahan dana bansos dalam APBN-P 2013 dengan pemilu itu, terlalu dekat. Sementara metode penyebaran dan pertanggungjawaban dana bansos tersebut tidak jelas. Karena itu, KPU harus meminta kepada seluruh parpol untuk melaporkan dana parpol dan calegnya secara transparan,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Roy Salam. Dia justru meyakinkan jika dana bansos, khususnya di daerah, justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik 'incumbent' yang maju kembali dalam pilkada.

“Seperti halnya terjadi di Pilkada Jawa Barat. Selain dari APBD, dana Bansos itu justru digunakan untuk mendorong elektabilitas calon kepala daerah. Dana itu mencapai Rp 50 triliun, sedangkan untuk pusat mencapai Rp 100 triliun. Sementara dalam penanggulangan sosial tak diberikan secara terus-menerus. Ditambah lagi tak ada aturan yang jelas, maka dana itu rawan disalahgunakan oleh partai politik,” ujarnya.

Yang lebih parah lagi, lanjut Roy, penerima dana bansos tersebut, justru yang mempunyai akses dengan partai, baik secara struktural maupun kultural. Dan semua untuk kepentingan politik.

“Selain itu, kalaupun ada penerimanya, itu fiktif. Ditambah lagi untuk LSM dan Ormas, seharusnya yang diterima 100 persen, tapi yang diterima hanya 50 persen atau 60 persen saja,” ujarnya.


< HALAMAN MUKA >

 

Copyright @ 2013,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved