http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

RUU Ormas Tak Legitimite

Lacakindonesia.com, Jakarta, 25 Juni 2013

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi

Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) dinilai Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak legitimite. Masalahnya dasar RUU Ormas merupakan bagian dari upaya pengintegrasian ormas ke dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Ormas di Indonesia sekarang ini menjadi entitas politik. Satu sisi memiliki fungsi politik dalam kerangka membangun dan mengembangkan kelangsungan kesatuan NKRI. Jadi posisi ormas sama pentingnya dengan partai, ujar Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Enceng Sobirin saat dialog kenegaraan di Press Room DPR-RI Jakarta, Selasa 25/6/2013).

Menurut Enceng, NU mempersoalkan tentang definisi ormas dalam RUU Ormas yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Di mana kalau ormas yang tidak berbadan hukum dibiarkan, tentu akan menjadi kacau-balau. Sementara dalam negara hukum, tidak ada satu entitas pun yang lepas dari hukum.

Selain itu kata Enceng, NU mempermasalahkan RUU Ormas yang mencampuradukkan antara ormas lama yang telah berbadan hukum, dengan perkumpulan dan organisasi atau LSM yang baru berdiri. Tentu hal ini menjadi persoalan. Sehingga dengan kondisi ini masyarakat politik Indonesia harus berani membuat sebuah UU khusus mengenai keormasan, setelah terlebih dahulu mengidentifikasi apa yang namanya ormas.

Sementara itu Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain mengatakan, bahwa penolakan yang muncul itu karena ormas-ormas yang ada belum memahami redaksi RUU Ormas seutuhnya.

"Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, agar jangan menolak RUU Ormas, tetapi mari kita diskusikan, mana saja pasal yang menjadi keberatan. Untuk itu, kami selalu terbuka agar ada pengertian terhadap substansi di dalamnya," katanya.


< HALAMAN MUKA >

 

Copyright @ 2013,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved