http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

DPR Tunda Keputusan MK

Lacakindonesia.com, Jakarta, 26 Juni 2013

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam membahas RUU dan Program Prolegnas. Namun nampaknya DPR menunda-nunda keputusan itu. Tindakan tersebut patut dipertanyakan.

"Dengan menunda nunda putusan MK menunjukkan bahwa kalau DPR memang tidak serius," ujar Anggota DPD John Pieris ketika Dialog Kenegaraan bertajuk, "Tanggungjawab Konstitusional Bersama Bidang Legislasi DPR, Presiden dan DPD RI Pasca Putusan MK" di Miko Coffe gedung DPD, Jakarta, Rabu (26/6/2013).

John Pieris menambahkan, tidak ada alasan DPR menunda keputusan MK. Keputusan tersebut harus dilaksanakan. DPD sudah melakukan pertemuan dengan Presiden, dan MPR. Sedangkan dengan DPR belum dilakukan karena ditunda-tunda terus.

“Misalnya dalam pembahasan RAPBN-P, DPD tak dilibatkan. Dan jika konstitusi menyatakan DPD tidak berwenang membahasnya, tentunya DPD tidak akan menuntut,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Abdul Hakam Naja mengajak DPD untuk menyepakati tata tertib (tatib) bersama. Ini diperlukan terkait keputusan MK yang memberikan kewenangan tambahan kepada DPD dalam membahas RUU dan Prolegnas.

"Kesepakatan perubahan tatib, dapat dibicarakan dengan duduk bersama untuk melakukan singkronisasi sesuai konstitusi yang tidak melanggar UUD NRI 1945. Masalahnya, untuk mengamandemen UUD sudah tidak sempat lagi, karena waktunya sudah tinggal setahun," jelasnya.

Selain itu kata Hakam Naja, ke depan, DPR dan DPD harus saling melengkapi karena DPD mewakili setiap provinsi atau daerah-daerah.

“Kewenangan DPD bisa didorong dengan kesepakatan Tatib bersama, sehingga 2014 nanti tidak terus-menerus menyoal soal kewenangan," tandasnya.


< HALAMAN MUKA >

 

Copyright @ 2013,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved