http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

RUU Pemerintahan Desa Merupakan Produk Baru

Lacakindonesia.com, Jakarta, 2 Juli 2013

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi

Undang-Undang (UU) Pemerintahan Desa dipandang perlu untuk menjadi produk UU baru dalam rangka mendorong peningkatan kebijakan anggaran untuk masyarakat perdesaan. Masalahnya, kemiskinan masih menumpuk pada wilayah pedesaan.

“Untuk mengatasi kemiskinan di daerah perlu dibuatkan UU tersendiri mengaturnya dan pemerintah pusat dapat memberikan alokasi anggaran untuk pembangunan di desa,” ujar Wakil Ketua Pansus RUU Pemerintahan Desa, Budiman Sudjatmiko saat diskusi bertema “RUU Pemerintahan Desa” di Press Room DPR-RI Jakarta, Selasa (2/07/2013).

Menurut Budiman, UU pemerintah desa ini sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat desa yang hingga kini belum sesuai harapan. Dalam UU tersebut akan diberikan penguatan-penguatan tugas dan wewenang dalam mengelola anggaran di desa. Termasuk asas pembantuan tugas yang tidak dilaksanakan pemerintah provinsi dan kabupaten dialihkan ke pemerintah desa.

”Dengan disahkannya RUU Pemerintahan Desa untuk memberdayakan masyarakat desa, bukan untuk mengkotakan desa,” katanya.

Selain itu kata Budiman menjelaskan, di semua kementerian itu ada program-program untuk desa, meski program itu belum tentu dibutuhkan oleh desa itu sendiri. Oleh karena itu, ke depan dengan RUU Desa ini dengan prosentase anggaran tersebut diharapkan disesuaikan dengan kebutuhan desa dalam rangka pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa.

“Uang itu bisa dipegang gubernur hanya untuk pemerintahan desa. Hanya saja pemerintah belum menyepakati prosentase anggaran dan masa jabatan kepala desa. Padahal semata untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan infra struktur desa agar tak jauh beda dengan kota, dan itu bukan berarti mengkotakan desa,” jelasnya.

Terkait dengan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) Budiman mengatakan, terbilang tinggi. Tahun ini, dana partisipasi berupa swadaya masyarakat sebagai pendamping mencapai Rp 126 juta dan hanya sampai tahun 2014. Sehingga dengan RUU Desa ini, tidak ada lagi kompetisi, melainkan semua desa dapat anggaran untuk PNPM, karena meski perkembangannya baik, tapi belum bisa mengurangi kesenjangan sosial.

“Jadi, alokasi prosentase keuangan itu sangat penting bagi desa, dan kalau tidak bisa menimbulkan revolusi sosial,” terangnya.

Dikatakannya, mengenai soal masa jabatan Kepala Desa ada alternatif pertama selama 5 tahun dan setelah itu bisa dipilih kembali. Alternatif kedua selama 6 tahun dan setelah itu bisa dipilih kembali, dan alternatif ketiga selama 8 tahun dan setelah itu bisa dipilih kembali.

Sementara itu Dirjen PMD Kemendagri Tarmizi Karim sepakat jika RUU Desa ini untuk memberdayakan masyarakat desa, dan dengan berbagai keragaman serta adat, maka dengan RUU ini nantinya akan ada desa dan desa adat sebagai bentuk pengakuan terhadap adat secara apa adanya, dan pemerintah akan mensupport sebuah tradisi dan adat budaya masyarakat tersebut sampai diakui oleh dunia internasional.

“Tapi, tak harus dengan prosentase anggaran, karena khawatir kalau desa itu mempunyai potensi besar, dan prosentase anggarannya kurang, maka tak akan efektif,” terangnya.

Selain itu Tarmizi menambahkan, anggaran khusus untuk penuntasan kemiskinan saja selama ini mencapai Rp 200 triliun. Tapi, karena pemberdayaan desa ini berbasis potensi desa, maka tak perlu prosentase. Keuangan desa akan dikelola oleh desa sendiri agar lebih efektif dan tidak boros birokrasi seperti selama ini, tentu dengan pengawasan yang ketat agar jangan sampai banyak kepala desa ditangkap akibat korupsi anggaran pembangunan.

“Jadi, dalam RUU ini akan mengatur meliputi kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, keuangan desa, adat dan tradisi budaya desa, pembangunan desa, dan kawasan. Selain itu, kepala desa tak akan pernah menjadi PNS,” katanya.


< HALAMAN MUKA >

 

Copyright @ 2013,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved