http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

Pilkada Sering Timbulkan Gejolak

Lacakindonesia.com, Jakarta, 5 Juli 2013

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) banyak menimbulkan gejolak. Hal ini disebabkan oleh rendahnya mentalitas para calon yang bertarung dan tak siap jika menerima kekalahan. Di tambah lagi keberpihakan KPU Daerah pada salah satu calon sehingga menimbulkan gejolak.

Dalam Pilkada, masyarakat tidak tergantung pada nama besar sebuah partai. Di mana sayangnya partai yang mengusung calonnya tidak menjunjung tinggi demokrasi dan tidak siap menerima kekalahan, membuat Pilkada itu berjalan tidak sesuai nilai-nilai demokrasi dan menjadi persoalan.

"Calon-calon itu tidak siap kalah dan kurang memahami nilai-nilai sportifitas," ujar Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti pada talk show DPD bertema "Dinamika Pilkada di Berbagai Daerah Jelang Pemilu 2014" di gedung DPD-RI Jakarta, Jumat (5/7/2013).

Menurut Ray, Pilkada dilaksanakan berdasarkan adanya kesepakatan. Tapi persyaratan yang dibuat bagi calon untuk bertarung, justru untuk melemahkan lawan, sehingga Pilkada lebih banyak mengurusi persoalan administrasi ketimbang fokus pada persoalan substansi yaitu Pilkada yang fair dan demokratis.

"Calon yang bertarung menginginkan perahu. Setelah mendapat perahu dan siap bertarung. Namun sebelum bertarung, musuh dibunuh duluan," katanya.

Sementara itu Ketua DPP PKB Bidang Pemenangan Pemilu, Saifullah Maksum mengatakan , Pilkada yang demokratis selama ini hanya bersifat slogan belaka. Di mana dalam praktik masih banyak terjadi anomali karena lembaga pemilu gampang diintervensi oleh kekuatan tertentu.

"Anomali masih terjadi di lembaga penyelenggara pemilu. KPU daerah tidak mandiri dan gampang di intervensi oleh kekuatan partai politik tertentu," jelasnya.

Saifullah menerangkan, seharusnya KPU bisa menjaga netralitas. Sayangnya netralitas itu masih sebatas slogan belaka.

"Ini bukan berarti saya menginginkan ke depan anggota KPU dari partai politik seperti KPU di era 1999. Tapi mungkin diperlukan regulasi yang tegas," terangnya.


< HALAMAN MUKA >

 

Copyright @ 2013,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved