http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

RUU KKG Paling Lambat Akhir 2013 Disahkan

Lacakindonesia.com, Jakarta, 9 Juli 2013

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi

Sejak dibahasnya RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) banyak mendapat penolakan dari masyarakat, khususnya yang beragama Islam. Namun DPR tetap menargetkan RUU KKG tersebut paling lambat disahkan akhir 2013.

“RUU KKG sudah memasuki babak final. Dan tidak ada lagi penundaan untuk tidak mengesahkannya. DPR menargetkan paling lambat akhir 2013 ini sudah dapat disyahkan menjadi Undang-Undang,” ujar Ketua Panja RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender, Sayed Fuad Zakaria saat dialog bertajuk “RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender” di Press Room DPR-RI Jakarta, Selasa (9/7/2013).

Menurut Sayed, RUU KKG ini sangat penting untuk kesetaraan perempuan. RUU tersebut justru ingin memberikan dan menempatkan sama antara lelaki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu negara berkewajiban memberikan hak sama secara adil terhadap kaum perempuan dan lelaki.

“RUU KKG ini akan mendorong negara dan masyarakat memberikan peluang dan partisipasi sama terhadap kaum perempuan dan lelaki dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Termasuk di dalam keluarga harus mendapat perlindungan,” katanya.

Sayed menambahkan, terkait hal-hal yang bersifat teknis, hal itu akan diatur melalui peraturan pemerintah (PP) yang dikoordinir oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

“Pada prinsipnya, lembaga negara berkewajiban meningkatkan partisipasi perempuan dan mencerdaskan seluruh masyarakat dan juga parpol untuk memberikan hak yang sama terutama bagi mereka yang berkualitas,” jelasnya.

Sementara menurut Nini Rahayu dari Komnas Perempuan mengatakan, bila pemerintah tidak menjalankan UU KKG ini, maka akan dipermalukan di dunia internasional. UU ini merupakan payung hukum dari semua aturan perundang-undangan terkait gender.

“Ada 282 kebijakan pemerintah daerah yang tidak pro perempuan dan 8 Perda sudah diklarifikasi oleh Kemendagri karena diskriminatif terhadap perempuan yang berekspresi. RUU ini sebagai peluang sama untuk mematuhi konstitusi tanpa diskriminasi gender,” katanya.


< HALAMAN MUKA >

 

Copyright @ 2013,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved