http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

Revisi UU Pilpres Harus Secara Menyeluruh

Lacakindonesia.com, Jakarta, 11 Juli 2013

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi

Undang-Undang Pemilihan Presiden No. 42 Tahun 2008, sudah saatnya direvisi. Di mana UU tersebut diminta harus direvisi secara menyeluruh.

“Perubahan UU Pilpres Nomor 42 Tahun 2008, hendaknya harus dilakukan secara menyeluruh. Dan tidak bicara sekedar angka ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani saat dialog kenegaraan bertema “Perlukah UU Pilpres di Revisi” di Press Room DPR-RI Jakarta, Kamis (11/7/2013).

Menurut Ahmad Muzani, Partai Gerindra meng inginkan perubahan UU Pilpres tersebut hendaknya secara menyeluruh supaya penyelenggaraan pilpres lebih berkualitas dan lebih baik. Selain itu, persoalan utama pada Pilpres 2009 adalah daftar pemilih tetap (DPT) dan penghitungan suara yang dilakukan di tingkat pusat.

“Jadi bagaimana menyelesaikannya begitupun dengan penghitungan suara. Apakah tetap seperti sekarang dilakukan pusat. Atau pusat hanya merekap saja,” katanya.

Muzani menambahkan, terkait perdebatan soal angka Presidensial Threshold (PT), hal ini akan menjadi perdebatan panjang dan semua memiliki argumen pembenaran masing-masing. Sehingga Partai Gerindra menilai kita harus kembali ke UUD 1945 dan tidak mengatur soal angka PT ini," jelasnya.

Sementara itu, Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, Partai NasDem tidak mempersoalkan berapa pun besarnya angka PT. Kalaupun akan ada revisi jangan sampai hanya untuk mengutak-atik soal angka PT.

"NasDem tak persoalan dengan angka PT. Akan tetapi kalau revisinya hanya akan mengubah angka PT, lebih baik tetap ke UU No 42 Tahun 2008," tandasnya.


< HALAMAN MUKA >

 

Copyright @ 2013,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved