http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

UU Ormas Bisa Timbulkan Pembangkangan Sipil

Lacakindonesia.com, Jakarta, 15 Juli 2013

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi

Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang baru disahkan DPR-RI dikhawatirkan banyak kalangan akan menimbulkan terjadinya pembangkangan sipil. Di mana presiden dan DPR walau hasil pemilu yang demokratis, tetap tidak boleh membuat kebijakan tanpa melibatkan partisipasi rakyat, juga termasuk yang menentang.

“UU Ormas ini dikhawatirkan akan membuat terjadi pembangkangan sipil. Presiden dan DPR tak boleh membuat kebijakan tanpa melibatkan partisipasi rakyat, termasuk yang menentang,” ujar Hajrijanto Y Tohari dalam diskusi bertajuk “UU Ormas, Pembangkangan Sipil" bersama pengamat politik Fachry Ali, dan Romo Benny Susetyo dari Koalisi Kebebasan Berserikat di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (15/7/2013).

Menurut Hajriyanto, sesuai yang disampaikan langsung Romo Benny yang mewakili kelompok yang menolak UU Ormas, ternyata bukan akan melakukan pembangkangan sipil, tapi akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Karena sebuah UU memang tak boleh bertentangan dengan konstitusi-UUD 1945,” katanya.

Sementara itu menurut Romo Benny mengatakan, UU Ormas itu hanya sebagai bentuk kekhawatiran dan ketakutan pemerintah dan DPR RI terhadap ormas yang kritis. Padahal terkait kekerasan, anarkisme, makar, sparatisme, dan sebagainya sudah diatur dalam KUHP dan UU Terorisme itu sendiri.

“Saya melihat urgensi UU ini tak jelas dan bahkan tidak ada,” jelasnya.

Senada disampaikan Fachry Ali. Menurutnya, dia bingung melihat dibentuknya UU Ormas. UU tersebut dinilainya tak mempunyai pijakan kebangsaan yang jelas, antara untuk kepentingan rakyat, kapitalis, atau penguasa sendiri.

“Saya bingung UU ini. Apalagi mengabaikan NU, dan Muhammadiyah. Apakah ini sebagai kegamangan demokrasi,” kata Fachry bertanya.


< HALAMAN MUKA >

 

Copyright @ 2013,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved