http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

Tolak Permintaan Maaf Pemerintah Belanda

Lacakindonesia.com, Jakarta, 4 September 2013

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi

Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) Batara Hutagalung, meminta kepada pemerintah Indonesia melalui Presiden RI untuk menolak permintaan maaf pemerintah Belanda kepada Indonesia atas pembantai yang dilakukan Westerling. Di mana permintaan maaf pemerintah Belanda tersebut tidak sepadan dengan penderitaan rakyat Sulawesi Selatan. Apalagi hanya 10 orang yang akan menerima santunan, sementara yang menjadi korban saat kasus Westerling ratusan orang.

“Pemerintah Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saya minta agar menolak permintaan maaf pemerintah Belanda,” ujar Batara Hutagalung saat Dialog Kenegaraan, Rabu di Gedung DPD RI, Jakarta (4/09/2013). Hadir dalam acara tersebut sebagai pembicara putera almarhum Qahhar Mudzakkar yang juga Anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan, Abdul Azis Qahhar Mudzakkar dan Sejarawan Anhar Gonggong.

Menurut Batara Hutagalung, dari jumlah yang diberikan santunan saja sudah jauh berbeda, korban yang diberikan santunan hanya 10 orang sementara yang korban saat kasus Westerling itu ratusan orang. Selain itu, penolakan atas permintaan maaf ini karena sampai saat ini Belanda belum mengakui secara de jure Kemerdekaan Negara RI pada 17 Agustus 1945 dan pemerintah Belanda juga tidak bertanggung jawab atas pembantaian terhadap sejuta rakyat Indonesia dan kehancuran yang diakibatkan oleh agresi militernya sejak tahun 1945 sampai 1950.

“Sampai saat ini Belanda juga belum minta maaf terhadap kejahatan perang, kejahatan kemanusian dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan Belanda selama agresi Militernya di Indonesia,” katanya.

Sementara sejarahwan Anhar Gonggong sekaligus keluarga korban pembantaian Westerling, menyesalkan adanya pernyataan pihak Belanda yang mengatakan tidak akan meminta maaf terhadap semua aksi militer Belanda di Indonesia. Dia menirukan pernyataan Mark Rutte, ‘Kami tidak akan minta maaf kepada semua aksi militer Belanda di Indonesia’.

“Pernyataan tersebut semakin membuat kami terluka, ditambah lagi dengan jumlah korban yang diberikan santunan tersebut hanya 10 orang,” katanya.

Anhar menjelaskan, di makam Pahlawan Sampurna korban kasus Rawagede jelas ada 431 nyawa, namun mengapa yang diberikan santunan hanya 10 orang “Ini jelas-jelas ada rencana pemerintah Belanda ingin mengadu domba para keluarga korban dengan pemerintah RI,” jelasnya.


< HALAMAN MUKA >

 

Copyright @ 2013,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved