http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

Lahan Pertanian Hanya Tinggal 600 Hektar

Lacakindonesia.com, Jakarta, 6 September 2013

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi/Siska Kartika

Slogan negara Republik Indonesia sebagai negara agraris yang subur loh jinawi, nampaknya semakin pudar. Pasalnya, lahan pertanian dari 1700 hektar kini hanya tinggal 600 hektar, sehingga untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, harus mengharapkan impor dari negara tetangga.

“Zaman Orde Baru lahan pertanian kita masih 1700 hektar, tapi sekarang hanya tersisa 600 hektar. Ini menunjukkan kebodohan pemerintah, tidak dapat mempertahan lahan pertanian tersebut,” ujar Firman Subagio Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, saat dialog kenegaraan bertajuk “Menjaga Ketahanan Pangan” di Gedung DPD-RI Jakarta, Jumat (06/9/2013) .

Menurut Firman Subagio, kalau pemerintah sekarang ini tidak serius untuk menanggulangi ketahanan pangan, maka akan menjadi ancaman bagi rakyat Indonesia. Sementara kebutuhan pangan itu sangat dibutuhkan oleh rakyat.

“Ada pernyataan presiden, bahwa tahun 2025 nanti jumlah penduduk seluruh dunia menjadi 19 miliar orang. Apalagi sekarang ini masyarakat eropa sudah tidak lagi mengkonsumsi hotdog maupun humberger. Mereka sekarang sudah mengkonsumsi nasi sebagai makanannya. Ini menunjukkan kenaikan kebutuhan pangan yang signifikan, bahwa pangan sudah menjadi kebutuhan yang harus diperhanankan,” katanya.

Firman Subagio menjelaskan, jika pemerintah tidak serius untuk membangun atau memperhanan lahan pertanian, justru membuka lahan baru bagi para kartel untuk memasukkan hasil pertanian dari negara lain ke Indonesia dengan harga tinggi. Misalnya saja kedelai bahan baku tahu dan tempe.

“Bila pemerintah tidak membenahi pertanian dan tak peduli dengan kondisi sekarang, maka empat tahun ke depan, anak cucu kita tidak lagi mengkonsumsi tahu dan tempe," jelasnya.

Firman menambahkan, ia merasa heran mengapa pemerintah tidak menggalakkan petani lokal untuk menanam kedelai. Ini merupakan kebodohan pemerintah dengan mengatakan lahan kedelai di Indonesia semakin berkurang.

"Ini alasan bodoh karena lahan pertanian dialihfungsikan menjadi bangunan dan pabrik," katanya.

Selain itu lanjut Firman Subagio, ketidakseriusan pemerintah dalam melaksanakan swasembada pangan di Indonesia sangat nyata.

Menurutnya, sudah banyak UU Pertanian yang dibuat DPR untuk mensukseskan program tersebut. Tapi sayangnya UU itu tidak dilaksanakan secara konsisten, bahkan didiamkan saja. Misalnya, UU tentang Holtikultura. Dalam UU itu diamanatkan agar pemerintah memperhatikan produk dalam negeri. Namun kenyataannya UU yang dibuat DPR itu masuk ke tong sampah saja. Sehingga Indonesia tidak akan bisa swasembada pangan," terangnya.


< HALAMAN MUKA >

 

Firman Subagio

Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI
 

Copyright @ 2013,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved