http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

Rudi Permalukan Industri Perminyakan Nasional

Lacakindonesia.com, Jakarta, 10 September 2013

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi

Penangkapan Kepala Satuan Kerja Hulu Minyak dan Gas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rudi Rubiandini atas dugaan penerima suap di sesalkan banyak kalangan. Di mana masalah ini merupakan tamparan bagi industri perminyakan nasional, terutama dari sisi pembuat kebijakan, bahwa harapan dibentuknya SKK Migas tidak dapat terpenuhi.

"Penangkapan Rudi Rubiandini saya tidak bisa berkomentar. Kejadian ini sudah dua kali. Kejadian pertama dia masih punya kesempatan untuk menolak. Tapi ini kedua kalinya. Artinya dia sadar. Dia apes, sekarang tertangkap,” ujar Kurtubi Pengamat Perminyakan dalam acara Dialotika bertajuk “BP Migas Milik Siapa” di Press Room DPR RI, Jakarta, Selasa (10/9/2013).

Hadir dalam acara tersebut sebagai pembicara , Irman Putra Sidin Pakar Hukum Tata Negara, dan Bobby Adhityo Rizaldy, Anggota Komisi VII DPR RI.

Menurut Kurtubi, Rudi sebenarnya merupakan korban kegagalan sistem pengelolaan minyak nasional menurut pandangannya memang membuka peluang terjadinya penyuapan-penyuapan. "Saya pikir Rudi orang bersih, nyatanya jeblok juga," katanya.

Kurtubi menambahkan, kolusi mungkin saja terjadi di sektor Migas, karena Migas adalah sektor yang sangat padat modal. Terlebih dalam sistem perminyakan nasional saat ini sangat busuk dan sangat buruk, sehingga membuka peluang lebar terjadinya kolusi penyelewengan dari pelaku perminyakan, kontraktor asing juga pihak pemasok barang barang jasa di perusahaan minyak.

Selain itu kata Kurtubi, sejak BP Migas dibubarkan dan ada Keputusan Presiden untuk membentuk Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas, tidak dapat menjamin terjadinya penyelewengan. Justru bertambah buruk, merugikan rakyat Indonesia dan bertentangan dengan institusi. "SKK Migas ini fotokopi dari BP migas," jelasnya.

Terkait suap dari perusahaan minyak asing Kurtubi mengatakan, hal itu bertujuan agar kalau sudah menandantangani kontrak, Plane of Development (POD) bisa lebih cepat digolkan oleh SKK Migas. Dirinya merasa heran melihat pemerintahan saat ini yang seolah olah tidak mendengar atau sama sekali tidak mau tahu, atau memang sengaja dijadikan untuk proyek memperkaya kelompok dan golongan oleh pihak penguasa.

“Sehingga putusan MK tidak menjadi panutan, malah Presiden tetap melanggarnya dengan mengganti BP Migas ke SKK Migas. Pemerintahan budek atau pura- pura budek, atau di sengaja agar dapat memperoleh keuntungan sebesar besarnya untuk memperkaya kelompok atau golongannya, ini sangat bahaya dan jelas Presiden dalam hal ini sudah melanggar konsitusi.” jelasnya kesal.


< HALAMAN MUKA >

 

Copyright @ 2013,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved