http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

Kinerja Bawaslu Selalu Dinilai Bobrok

Lacakindonesia.com, Jakarta, 12 September 2013

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi / Siska Kartika

Agun Gunanjar Sudarsa, Ketua Komisi II DPR-RI saat diwawancara wartawan

Sebelum ditetapkannya Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 (UU Nomor 11/2011) Tentang Penyelenggara Pemilu kedudukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai selalu bobrok. Sehingga banyak pihak menginginkan Bawaslu dibubarkan saja.

Ketua Bawaslu, Muhammad mengatakan, setiap proses Pemilu, kehadiran Bawaslu selalu dinilai seakan ada dan tiada. Tapi sekarang dengan adanya UU Nomor 15 Tahun 2011, posisi Bawaslu masih diperlukan dengan memperkuat peran dan fungsi Bawaslu dan bekerja sehingga sesuai harapan masyarakat.

“Memang selama ini Bawaslu selalu dianggap tidak relevan dalam menjalankan peran dan fungsinya. Namun, kalau Pemilu sukses Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dipuji. Akan tetapi jika terjadi kecurangan Bawaslu yang hujat,” ujarnya dalam Dialetika yang bertema “Potensi Kecurangan Pemilu” di ruang Press Room DPR-RI, Jakarta, Kamis (12/09/2013).

Hadir sebagai pembicara, Ketua Komisi II DPR-RI, Agun Gunanjar dari Fraksi Partai Golkar dan Bonny Hargens Pengamat Politik dari Universiatas Indonesia (UI).

Menurut Muhammad, pelanggaran dalam pemilu tidak langsung berpengaruh dengan banyaknya partai politik (Parpol). Untuk mengurangi potensi pelanggaran, parpol kita jadikan mitra, karena peserta pemilu mempunyai peran dalam pelaksanaan pemilu. Dia berharap, pelanggaran seperti cacat Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu 2009 tidak terulang lagi.

“Kualitas DPT tahun 2014 harus jauh lebih baik dari tahun tahun sebelumnya,” kata Muhammad.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR-RI, Agun Gunanjar mengatakan, sekarang ini kinerja Bawaslu sudah cukup bagus. Bawaslu hendaknya menjalankan peran dan fungsinya harus bekerjasama dengan pihak pihak yang berkualitas, dan jangan melibatkan birokrasi, sehingga nanti tidak mendapat hujatan dari rakyat.

“Bawaslu dalam menjalankan peran dan fungsinya, jangan melibatkan birokrasi,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, turunya jumlah pemilih dalam setiap Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) harus menjadi perhatian semua pihak. Dia menghimbau, kepada setiap stakeholdrer peserta baik peserta pemilukada maupun pemilu harus berusaha menarik kembali simpati rakyat agar menggunakan hak pilihnya.

”Bangkitkan kembali hati rakyat, agar menggunakan hak pilihnya,” tegasnya.


< HALAMAN MUKA >

 

Copyright @ 2013,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved