http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

Inisiatif DPR Buat RUU Keperawatan

Lacakindonesia.com, Jakarta, 17 September 2013

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi

Panitia Kerja (Panja) DPR-RI sekarang ini sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Keperawatan. RUU ini didasari inisiatif DPR yang peduli akan nasib perawat di Indonesia.

“RUU Keperawatan dibahas di Panja DPR-RI berangkat dari inisiatif DPR. Masalahnya banyak daerah terpencil yang tak memiliki tenaga perawat dan kurang mendapat perhatian dari Departemen Kesehatan,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI, Novarianty Yusuf saat acara Dialog Kenegaraan bertajuk “RUU Keperawatan” di Press Room DPR-RI, Jakarta, Selasa (17/09/2013).

Hadir sebagai pembicara Staf Ahli Menteri Kesehatan Prof. dr. Budi Sampurna, dan Sekjen PP PPNI Harif Fadilah.

Menurut Novarianty Yusuf, UU Keperawatan ini diharapkan menjadi pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya di daerah terpencil. Di mana jumlah tenaga kesehatan (Dokter-red) yang masih kurang, apalagi ditambah banyak akademi perawat yang tidak memenuhi standarisasi kesehatan.

“Inilah yang menjadi spirit perlunya pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya di daerah-daerah terpencil,” katanya.

Novarianty menjelaskan, dengan UU Keperawatan ini nantinya tenaga perawat akan mendapat pendidikan khusus keperawatan yang diharapkan bisa membantu dokter secara profesional.

“Nantinya perawat mendapat pelimpahan wewenang dari dokter untuk menjalankan tugas-tugas kedokteran ketika dokter tidak ada atau dalam waktu darurat. Karena itu RUU ini harus disahkan selambat-lambatnya pada akhir 2013 ini,” jelasnya.

Politisi Demokrat ini menambahkan, Indonesia memerlukan tenaga perawat yang luar biasa, mengingat selama ini terpusat di kota kota besar termasuk tenaga dokter. Untuk itu RUU Keperawatan ini menjadi prioritas sejak tahun 2012 dan harus segera disahkan. Dia meminta tak perlu khawatir dengan RUU Keperawatan tersebut karena secara akademis memang sangat dibutuhkan.

Sementara itu Budi Sampurna menjelaskan, jika RUU Keperawatan tak akan berbenturan dengan UU Kesehatan, UU Kedokteran, dan UU sejenis, karena hanya akan mengatur dari sisi profesi pekerjaan, dan pendidikan meliputi praktek, sanksi administratif, pembinaan dan sebagainya.

Selain itu kata Budi, khusus pendidikannya, pengajarnya dosen perawat atau perawat yang sudah diangkat menjadi dosen keperawatan.

“Jadi, dalam pendidikan keperawatan ini tak ada yang namanya konsultan, melainkan tetap dosen,” kata Budi.


< HALAMAN MUKA >

 

Copyright @ 2013,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved