http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

Pilkada Langsung Rawan Korupsi

Lacakindonesia.com, Jakarta, 18 September 2013

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi / Siska Kartika

Sejak diterapkannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secata lansung, terdapat 304 kepala daerah dari 524 kepala daerah kabupaten/kota tersangkut masalah korupsi dan menimbulkan konflik sosial diberbagai daerah yang berakibat 70 orang meninggal dunia, 230 korban luka, dan 279 rumah dirusak akibat Pilkada langsung tersebut.

“Pilkada secara langsung menurut data Kemendagri terdapat 304 kepala daerah dari 524 kepala daerah kabupaten/kota tersangkut masalah korupsi,” ujar Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Johermansyah Johan dalam dialok kenegaraan yang bertema “Berlarut larutnya Pengesahan RUU Pilkada” di Gedung DPD-RI, Jakarta, Rabu (18/09/2013).

Hadir sebagai pembicara, Ketua Komisi II DPR-RI, Agun Gunanjar Sudarsa dan Wakil Ketua DPD-RI, Laode Ida.

Menurut Johermansyah Johan, selain itu sejak Pilkada langsung diterapkan terdapat konflik sosial yang menelan korban 70 orang meninggal, 230 korban luka, dan 279 rumah dirusak yang diakibatkan oleh Pilkada langsung. Fakta lainnya 95 persen pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah pecah kongsi ditengah jalan dan mengakibatkan birokrasi pemerintahan tidak berjalan efektif.

Dia menambahkan, dampak pelaksanaan Pilkada langsung tersebut merupakan ancaman serius karena pemimpin yang dipilih melalui pemilihan langsung ternyata tidak menjalankan amanah rakyat.

“Melihat dampak Pilkada langsung ini, maka pemerintah mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR-RI, Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, DPR akan mempercepat pengesahan RUU Pilkada. Dia sependapat bahwa Pilkada langsung dalam beberapa kasus telah mengakibatkan konflik sosial yang massif dan besarnya biaya politik Pilkada. Namun, DPR tidak sependapat bahwa pemilihan langsung yang menyebabkan pejabat menjadi koruptor. Hal ini karena disebabkan pemerintah pusat tidak konsisten menjalankan otonomi daerah.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, banyak alokasi anggaran seperti kesehatan, pertanian, pendidikan, ekonomi, koperasi, sosial budaya, dan sebagainya masih dipegang oleh pemerintah pusat.

“Seharusnya anggaran itu diserahkan langsung kepada daerah. Kalau gula-gulanya di Jakarta, dan dana alokasi umum (DAU) juga di Jakarta, maka ini bagian dari design untuk menggagalkan otonomi daerah,” katanya.


< HALAMAN MUKA >

Drs. Agun Gunanjar Sudarsa

Ketua Komisi II DPR-RI

 

Copyright @ 2013,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved