http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

Otda Timbulkan Korupsi di Daerah

Lacakindonesia.com, Jakarta, 25 September 2013

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi

Sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah (Otda), banyak kepala daerah terjerat masalah korupsi. Di mana UU tersebut diharapkan dapat mewujudkan desentralisasi, tapi justru meningkatkan korupsi di daerah- daerah.

“Pemicu timbulnya korupsi di daerah-daerah dapat diartikan sejak pasca otonomi daerah diberlakukan,” ujar Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens dalam acara Dialog Kenegaraan, atas kerjasama Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan Sekretaris Jenderal DPD-RI yang bertajuk “Memberantas Korupsi di Daerah” di Loby DPD-RI Senayan, Jakarta, Rabu (25/09/2013).

Hadir sebagai pembicara Intsiawati Ayus Anggota DPD-RI dari Provinsi Riau dan Muhammad Daulat Aktifis Anti Korupsi Wakatobi yang mewakili Ketua DPRD Wakatobi, Daryono yang berhalangan hadir.

Menurut Bony Hargens, otonomi daerah yang seharusnya menjadi jembatan bagi terwujudnya desentralisasi pembangunan, namun justru mendorong potensi terjadinya korupsi di daerah-daerah.

Selain itu, kata dia, menurut catatan Lembaga Pemilih Indonesia, hingga 2013 ada 149 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Terdiri dari 20 gubernur, 1 wakil gubernur, 17 walikota, 8 wakil walikota, 84 bupati dan 19 wakil bupati.

“Pola korupsi di setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang kaya sumber daya alam, banyak korupsi masalah perizinan tambang dan alih fungsi lahan,” katanya.

Bony menambahkan, sementara penyebab korupsi di daerah yang sumber daya alamnya kurang, ada bigbos lokal yang mempunyai pengaruh dan bisa mengatur semua strategi di daerah tersebut. Misalnya, tokoh masyarakat, politikus dan pengusaha.

Sementara menurut Aktifis Anti Korupsi Wakatobi, Muhammad Daulat, dia tidak akan berhenti untuk menyuarakan anti korupsi di daerahnya. Dan akan menjadikan contoh pemberantasan korupsi di seluruh daerah di Indonesia. Apalagi, Bupati Wakatobi, Hugua disinyalir melakukan sejumlah praktik korupsi, yang merugikan uang negara milyaran rupiah dan sampai saat ini belum tersentuh hukum.

“Kami dari LSM Wakatobi tidak akan berhenti mengusutnya. Kami akan jadikan Wakatobi, menjadi contoh buat seluruh daerah di Indonesia.” tuturnya.

Begitupun sama halnya disampaikan, Anggota DPD-RI dari Provinsi Riau, Intsiawati Ayus. Dia mengatakan, banyaknya elit politik dan pejabat birokrasi terkait masalah korupsi, cenderung memanfaatkan demokrasi untuk kepentingan kelompoknya dan mengabaikan kepentingan masyarakat banyak di daerahnya.

Menurutnya, sejak reformasi bergulir, demokrasi di tanah air masih belum terwujud. Sementara demokrasi bukan hanya sekedar mengganti seorang pemimpin, tapi bagaimana kehidupan rakyat, bisa lebih baik. Sedangkan demokrasi sudah lebih kurang 14 tahun lamanya. Tapi tak kunjung membawa perubahan.

”Sebagai lembaga yang mewakili daerah, sering diabaikan oleh pemerintah. Kebijakan kebijakan DPD itu seolah tidak berarti. Putusan MK seakan tidak berlaku,” jelasnya..


< HALAMAN MUKA >

Copyright @ 2013,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved