http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

RUU PPDK Kurang Seksi

Lacakindonesia.com, Jakarta, 1 Oktober 2013

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi / Siska Kartika

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (RUU PPDK), Alexander Litaay mengatakan, RUU ini memang kurang seksi untuk di follow up oleh awak media, terkecuali media lokal yang mendorong RUU tersebut, untuk segera disahkan menjadi UU.

“Dalam pembahasannya, RUU PPPDK mengalami penundaan sebanyak lima kali masa persidangan. Sementara lahirnya RUU tersebut, muncul dari pengalamannya selaku orang yang berasal dari Maluku yang terdiri dari daerah kepulauan, sehingga untuk merubah paradigma yang selama ini masih mengandalkan pembangunan dari daratan, mau dirubah pembangunan itu dari hasil kelautan,” ujar Wakil Ketua Pansus RUU PPDK, Alexander Litaay dalam Dialog Legislasi, atas kerjasama Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan Sekretaris Jenderal DPR RI bertajuk “RUU PPDK” di Press Room DPR-RI, Jakarta, Selasa (1/10/2013).

Hadir sebagai pembicara, Pengamat Politik dari LIPI, Siti Zuhro dan Dirjen Otda Kemendagri, Djohermansyah Johan.

Menurut Alexander Litaay, untuk pembangunan daerah kepulauan hendaknya jangan diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP). Tapi harus diatur oleh UU yang sedang di godok oleh DPR, dalam hal ini oleh Komisi II. Selain itu, ketidak-berpihakan pemerintah pusat kepada daerah, juga menjadi kendala untuk meloloskan RUU ini menjadi UU. Pemerintah tampaknya tidak mau melanjutkan pembahasan RUU PPDK tersebut, dan menginginkan pengaturan soal daerah cukup hanya dengan PP atau instruksi presiden (Inpres) saja.

”Jika Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan tidak diatur oleh UU, maka implementasinya sulit untuk dilaksanakan. Daerah kepulauan tetap menjadi daerah yang jauh dari kesejahteraan, walau wilayahnya sangat potensial,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Otda Kemendagri, Djohermansyah Johan mengatakan, pembahasan RUU PPDK masih banyak yang harus dibahas bersama DPR. Misalnya, masalah regulasi konstitusi dan persoalan hukum internasional, yang menyangkut soal kebijakan. Sehingga pemerintah mengusulkan percepatan pembangunan cukup hanya denga Inpres saja.

“Pembangunan daerah kepulauan, dapat dimaksimalkan dalam UU Perimbangan Keuangan Daerah dengan menghitung luas wilayah laut,” tandasnya.


< HALAMAN MUKA >

 
Alexander Litaay
 

Copyright @ 2013,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved