http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

Fahri Hamzah: Kritik Pidato Presiden SBY

Lacakindonesia.com, Jakarta, 3 Oktober 2013

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi / Siska Kartika

Anggota Komisi III DPR-RI, Fahri Hamzah menyayangkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidatonya mengatakan terima kasih pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah berhasil menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Aqil Mochtar yang diduga terlibat masalah suap pemilihan kepala daerah Gunung Mas Kalimantan Tengah. Di mana seharusnya presiden tidak bisa lepas tangan begitu saja, karena dia sebagai kepala negara.

"Saya menyayangkan pidato Presiden SBY, yang mengatakan terima kasih pada KPK yang telah menangkap Ketua MK, Aqil Mochtar. SBY tidak bisa lepas tangan begitu saja, karena MK lembaga tinggi negara saat SBY sebagai kepala negara,” ujar Anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Fahri Hamzah dalam Dialetika bertajuk “SEAFAC General Assembly Southeast Asian Parliamentarians Againts Corruption” di Press Room DPR-RI Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2013).

Dialetika tersebut menghadirkan pembicara, Wakil Ketua DPR-RI, Pramono Anung Wibowo dan Pakar Hukum Pidana, Yenty Garnasih.

Menurut Fahri Hamzah, dirinya merasa heran di era pemerintahan Presiden SBY, banyak terjadi skandal korupsi. Dan anehnya lagi, presiden malah memuji KPK yang berhasil menangkap basah Ketua MK, Aqil Mochtar di rumah dinasnya di komplek Widya Chandra. Semestinya presiden tidak boleh seperti itu, karena di era pemerintahannya.

“Kalau Presiden mengucapkan terima kasih pada KPK, lalu presiden ada di mana,” katanya.

Politikus PKS ini menambahkan, bila sudah tertangkap basah menerima suap, seharusnya Aqil Mochtar sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka. Namun, kenapa Aqil Mochtar tidak langsung dijadikan tersangka. “Kenapa harus menunggu 24 jam,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, SEAPAC saat ini sedang menyiapkan Program Parliamentary Information Resources for Anti-Corruption Knowledge yang akan menyediakan basis data tentang langkah-langkah pencegahan tindak korupsi di negara-negara Asia Tenggara.

“Kita akan menyiapkan peta korupsi di parlemen, di pemerintahan dan di dunia usaha dan yang berkaitan dengan pencucian uang. Masalah pencucian sudah terjadi di lintas negara dan di beberapa negara memberikan ruang terjadinya kasus tersebut,” katanya.


< HALAMAN MUKA >

 
Fahri Hamzah
 

Copyright @ 2013,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved