http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

Akil Mochtar Ciderai Peradilan MK

Lacakindonesia.com, Jakarta, 7 Oktober 2013

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi

Peristiwa penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minggu lalu, menggetarkan bumi persada. Akil Mochtar tertangkap basah di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra. Dia ditengarai tersangkut korupsi Pilkada Gunung Mas Kalimantan Tengah dan Pilkada Lebak Banten. Ulahnya tersebut menciderai peradilan MK.

“Kita prihatin dan sedih dengan kondisi MK saat ini. MK jangan dibubarkan dan Majelis Kehormatan MK memberhentikan Akil Mochtar dengan tidak hormat,” ujar Wakil Ketua MPR-RI, Lukman Hakim Saefuddin dalam Dialog Kenegaraan bertajuk “Runtuhnya Benteng Keadilan MK” di Gedung MPR-RI, Senayan, Jakarta, Senin (07/10/2013).

Acara tersebut menghadirkan pembicara, Praktisi Hukum, Refly Harun dan Pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin.

Menurut Lukman Hakim Saefuddin, memang kondisi peradilan MK sekarang ini sedang runtuh. Tertangkapnya Ketua MK, Akil Mochtar menimbulkan antipati rakyat terhadap lembaga penegak hukum tersebut. Sehingga untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap MK, sungguh sangat berat. Sementara kewenangan Komisi Yudisial (KY) untuk menangani persoalan MK dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tidak etis, kewenangan tersebut telah dibatalkan oleh MK.

“Perppu dapat dikeluarkan, jika ada situasi yang genting. Namun kegentingan itu tidak terlihat dan Perppu apakah buat mengembalikan kewenangan KY,” katanya.

Selain itu, kata Lukman Hakim Saefuddin, pemberhentian Ketua MK, Akil Mochtar tidak harus menunggu DPR, begitupun sebaliknya untuk memilih Ketua MK yang baru.

“8 hakim yang ada di MK, bisa memilih salah satu diantara mereka untuk menggantikannya,” katanya.

Sementara itu, Praktisi Hukum, Refly Harun mengatakan, terkait banyaknya usulan yang minta sengketa Pilkada dikembalikan ke Mahkamah Agung (MA), menurutnya tidak relevan. Masalahnya, jika ditangani MA, akan memperburuk sistem yang sudah ada.

“Sekarang ini merupakan moment untuk memperbaiki MK dan jangan mengembalikan sengketa Pilkada ke MA, karena akan lebih buruk. Masalahnya, Pilkada masih paradigma pemilu, kecuali dipilih oleh DPRD,” jelasnya.

Refly menambahkan, ia menolak kalau Pilkada dikembalikan ke MA, dengan segala konsekwensinya. Penanganan hukum jauh lebih baik ditangani oleh MK.

“MK jauh lebih baik dibanding MA. MK harus menjadi pengaduan terakhir sengketa pilkada, tanpa melibatkan MA dan PTUN,” tandasnya.


< HALAMAN MUKA >

Copyright @ 2013,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved