http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

Istilah Kepala Negara Tidak Dikenal

Lacakindonesia.com, Jakarta, 9 Oktober 2013

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi

Setelah Amandemen UUD 1945, penggunaan istilah kepala negara untuk seorang presiden tidak tercantum dalam amandemen tersebut. Istilah kepala negara tidak dikenal dan tidak ada rujukannya dalam UUD 1945.

“Dalam konstitusi istilah kepala negara saja tidak kita kenal, apalagi istilah ibu negara,” ujar Wakil Ketua MPR-RI, Hajrianto Tohari dalam Dialog Kenegaraan bertajuk “Perlukah Pemisahan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan” di Gedung DPD-RI Jakarta, Rabu (09/10/2013).

Hadir dalam perhelatan tersebut sebagai pembicara, Marhany Victor Polypua Pimpinan Kelompok DPD-RI di MPR, dan Saldi Isra Pengamat Hukum Tata Negara.

Menurut Hajrianto, penyebutan kepala negara terkesan tidak jelas, dan ada unsur-unsur politiknya. Hal ini terkesan membangun kewibawaan, maka memakai sebutan kepala negara. Sehingga dengan sebutan tersebut seolah-olah absah dan dapat mengundang ketua-ketua lembaga tinggi lainnya, MPR, KY, MA, dan lain-lainnya.

“Pandangan saya, istilah kepala negara, berada pada posisi abu-abu. Tapi mengapa istilah ini sering dipakai. Padahal istilah kepala negara tidak konstitusional,” katanya.

Hajrianto menambahkan, kalau sifatnya sangat situsional dipakai dan sangat subjektif, maka ke depan harus dipertegas ada kepala negara maupun tidak dan dijelaskan fungsi dan kewenangan serta kedudukanya dalam tata negara.

”Di beberapa negara, penyebutan kepala negara bersifat simbolik atau lambang. Sehingga diperlukan tokoh yang berwibawa, baik secara moral, politik dan tidak pernah dikritik. Karena kalau pemimpin terlalu sering dikritik, akan menggerus kewibawaannya,” tandasnya.


< HALAMAN MUKA >

Copyright @ 2013,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved