http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

KY dan MK Terjebak Konflik Antar Lembaga Negara

Lacakindonesia.com, Jakarta, 16 Oktober 2013

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi

Konflik yang melanda ke dua lembaga tinggi negara, Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Konstitusi (MK) banyak mendapat sorotan. Sementara MK dan KY dibentuk oleh undang-undang, tapi sayangnya ke dua lembaga itu terjebak terus menerus dalam konflik antara lembaga negara.

“DPD-RI hanya mendoa’kan agar ke dua lembaga tinggi negara itu, MK dan KY bisa kembali akur, dan tidak terjebak konflik yang berkepanjangan,” ujar Anggota DPD RI asal Riau, Instiawati Ayus dalam Dialog Kenegaraan bertajuk “Konflik Antar Lembaga Negara” di gedung DPD-RI Jakarta, Rabu (16/10/2013).

Perhelatan tersebut diselenggarakan atas kerjasama Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan Sekjen DPD-RI, dan menghadirkan pembicara, Jakfar Habsah Ketua TIM Kajian Sistim Ketatanegaraan dari MPR dan Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis.

Menurut Intsiawati Ayus, konflik ke dua lembaga tinggi negara tersebut, sebenarnya tidak begitu menarik. Di mana KY menginginkan pengawasan terhadap MK dilakukan oleh KY, namun MK tidak menghendaki dan sudah menggugurkannya. Akan tetapi saat Ketua MK, Akil Mochtar tertangkap tangan oleh KPK di rumah dinasnya Widya Chandra dalam dugaan suap sengketa Pilkada, membuat keinginan KY melakukan pengawasan terhadap MK, kembali mencuat kepermukaan.

“Inilah yang menjadi sorotan, bagaimana sudut pandang dan mengatur hubungan antar lembaga tinggi negara,” katanya.

Selain itu kata Intsiawati menjelaskan, DPD-RI akan menyusun langkah-langkah untuk melakukan amandemen UUD 1945, karena saat ini etika berpolitik dan bernegara sudah semakin amburadul. Ego antar lembaga negara semakin tinggi dan tidak menghargai satu sama lainnya yang membuat negara ini kacau balau.

“Diharapkan amandemen UUD 1945 nanti, menghasilkan UUD yang beradap,” jelasnya.

Sementara itu Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan, MK pada dasarnya bukan objek pengawasan KY, ditambah lagi MK mengatakan keinginan KY itu inkonstitusional. Sehingga kalau kita menginginkan demi tertibnya konstitusi, kita harus menemukan cara untuk mengawasi MK. “Kita harus sedikit berkeringat, untuk menemukan cara mengawasi MK,” kata Margarito Kamis.


< HALAMAN MUKA >

 

Copyright @ 2013,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved