http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

MK Dibubarkan Akan Timbulkan Persoalan Baru

Lacakindonesia.com, Jakarta, 16 Oktober 2013

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi

Wakil Ketua MPR-RI, Lukman Hakim Saefuddin mengatakan, tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meruntuhkan penegakkan hukum konstitusi. Namun, kondisi tersebut tak boleh berlarut-larut, apalagi jika meminta lembaga tinggi negara ini dibubarkan, akan menimbulkan persoalan baru.

“Pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap MK, harus disikapi dengan penguatan institusi melalui penetapan hakim-hakim yang berintegritas, memiliki jiwa kenegarawanan, dan kontrol atas dirinya demi menjaga kehormatan dan keluhuran martabatnya,” ujar Lukman Hakim Saefuddin dalam jumpa pers di ruang Fraksi PPP, Nusantara Satu Jakarta, Rabu (16/10/2013).

Menurut Lukman Hakim Saefuddin, untuk menyelamatkan MK, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), meminta kepada pemerintah tidak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), karena bukan merupakan solusi yang ideal buat menyelamatkan MK mengingat sifatnya yang sepihak, di mana norma hukum hanya datang dari presiden. Sementara DPR hanya memiliki pilihan menyetujui atau menolak, tanpa bisa memberikan masukan substansial terkait isu-isu aktual. Ditambah lagi dengan berselangnya waktu dua minggu dari kejadian yang menimpa Ketua MK, membuat Perppu dinilai sudah kehilangan momentum terkait dalam hal ihwal kegentingan memaksa.

“Oleh karena itu FPPP mengajukan untuk merevisi UU MK yang melibatkan banyak pihak ketimbang menerbitkan Perppu yang hanya menjadi hak presiden,” katanya.

Lukman Hakim Saefuddin menambahkan, dengan cara merevisi UU MK adalah yang paling ideal karena banyak pihak yang bisa turut bersama-sama memperbaiki MK. Pihak lain selain DPR bisa memberikan masukan dalam pembahasan apakah ada yang perlu diperbaiki, seperti, pola perekrutan hakim dan mekanisme pengawasan serta membuka ruang untuk menentukan syarat kenegarawanan seperti penjabaran dan pengawasan itu sesuai apa yang diinginkan.

Selain itu kata Lukman Hakim menjelaskan, empat isu penting yang diusulkan FPPP dalam revisi UU MK, pertama masalah rekrutmen hakim MK. Lembaga negara, DPR, Presiden dan MA yang mempunyai wewenang konstitusional mengajukam hakim MK harus memiliki mekanisme internal yang berfungsi menyeleksi calon hakim MK. Dalam proses seleksi lembaga negara tersebut mekanisme kerjanya harus transfaran dan akuntabel.

Kedua dalam persyaratan menjadi hakim MK. Persyaratan untuk menjadi hakim MK harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Ketiga, terkait temuan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan hakim MK, pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) harus permanen. Majelis ini terdiri atas hakim MK dan empat orang ahli yang terjaga independensinya dan imparsialitasnya dan MKH harus melaporkan proses serta hasil pemeriksaannya ke publik secara periodik,

Keempat, Panel Hakim. Guna menjaga kemerdekaan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, komposisi panel hakim dalam menangani perkara sengketa pemilukada harus selalu berubah dan tak boleh lagi ada panel hakim yang permanen yang ditentukan oleh ketua MK.

Sementara itu, Wakil Ketua FPPP yang juga Anggota Komisi III DPR-RI, Ahmad Yani mengatakan, sengketa pilkada menjadi wewenang MK, sejak pilkada berubah menjadi pemilukada. Di mana ada kata pemilu masuk terminologi pemilu menjadi wewenang MK untuk menjaga konstitusional.

“Karena bila sengketa pemilukada itu ditangani oleh PT dan MA, akan membuat cheos lebih mudah terjangkau. Sehingga akhirnya masuk wewenang MK dalam menangani sengketa pemilukada,” katanya.

Selain itu kata Ahmad Yani, terkait rumusan ke empat isu yang diajukan FPPP, akan dimatangkan melalui serangkaian diskusi yang mendalam dengan melibatkan sejumlah ahli dan kalangan yang memiliki kredibilitas yang tinggi.

“Kita wajib menjaga institusi MK. RevisiUU MK yang diusulkan FPPP merupakan wujud dari upaya penegakkan peradilan yang dilakukan hakim konstitusi,” katanya.

Ahmad Yani menambahkan, FPPP berharap semua fraksi yang ada di DPR dan pemerintah memiliki sense of urgency dalam menjaga MK sebagai pengawal konstitusi yang bermartabat.

“Revisi UU MK, seyoggianya diselesaikan pada masa sidang II tahun sidang 2013-2014 November mendatang. FPPP siap untuk berada di garda terdepan mengawal penyelesaian tersebut,” jelas Ahmad Yani.

MK dilahirkan dari tuntutan reformasi sebagai kehendak penerapan supremasi hukum yang diamanahkan konstitusi.


< HALAMAN MUKA >

 

Copyright @ 2013,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved