http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

KPU Langgar UU Nomor 8 Tahun 2012

Lacakindonesia.com, Jakarta, 6 Nopember 2013

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi

Keterangan gambar:

Pengamat Kebijakan Publik Andrinof Chaniago (tengah), Anggota DPD RI dari Provinsi Banten Ahmad Subadri (kiri), dan Wasekjen PDIP-P Hasto Kristianto

Wakil Sekjen PDI Perjuangan (PID-P), Hasto Kristianto mengatakan, KPU telah melanggar Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tetang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD dalam menetapkan daftar pemilih tetap (DPT).

"PDI Perjuangan sedang mempersiapkan langkah-langkah politik apa yang akan diambil dengan keputusan KPU menetapkan DPT meski ada 10,4 juta nama pemilih yang bermasalah," ujar Hasto Kristianto dalam Dialog Kenegaran bertajuk "Mendesak Pembenahan Sistem Administrasi Kependudukan - Terkait Silang Sengkarut DPT" di gedung DPD/MPR RI Jakarta, Rabu (6/11/2013).

Menurut Hasto Kristianto, ada skenario besar dari pihak yang berkuasa untuk kembali memainkan DPT dalam Pemilu. Skenario tersebut hampir sama dilakukan pada Pemuilu sebelumnya.

"Lihat saja skenario kependudukan, 68 tahun Indonesia merdeka administrasi kependudukan masih begini-begini saja. PDI-P melihat ada upaya tertentu dengan skenario bertahan dari rezim yang berkuasa menggunakan alat DPT," katanya.

Hasto menambahkan, implikasi dari persoalan itu, adalah terdapat suara 10-13 persen dalam Pemilu nanti bisa menguntungkan partai tertentu. Apalagi Pemilu 2014 yang akan datang tanpa incumbent sehingga bisa menimbulkan risiko politik. Oleh karena itu, kami (PDI-P-red) meminta jangan ada manipulasi seperti Pemilu 2009 yang lalu. “Jelas ini nanti akan menimbulkan bahaya politik,” pungkasnya.


< HALAMAN MUKA >

Copyright @ 2013,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved