http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

Lembaga Tinggi dan Penyelenggara Negara Lampaui Kewenangan

Lacakindonesia.com, Jakarta, 13 Nopember 2013

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi

Keterangan gambar:

Sekretaris Tim Pengkajian Sistem Kebangsaan RI DPP Partai Golkar, Agun Gunandjar (kanan) Ketua Badan Kehormatan DPD RI/Anggota DPD RI dari Prov. DKI Jakarta, A.M.Fatwa (kedua dari kanan) Tenaga Profesional Lemhanas, Mayjen TNI (Purn) I Putu Sastra (kedua dari kiri) dan Pengamat Politik, Yudi Latif (kiri).

Ketua Komisi II DPR-RI, Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, carut-marutnya ketatanegaraan pasca reformasi karena lembaga tinggi dan penyelenggara negara melampaui kewenangannya yang sudah diatur dalam konstitusi. Di mana hal itu berimplikasi terhadap penyelenggara negara yang menjalankan tak sejalan dengan konstitusi itu sendiri.

“Selama ini sistem ketatanegaraan di negara kita masih banyak yang belum pas. Namun, masih tetap dijalankan asal setiap lembaga tinggi dan penyelenggara negara menjalankan tugasnya sesuai perintah konstitusi dan jangan melampaui tugas diluar konstitusi,” ujar Ketua Komisi II DPR-RI, Agun Gunajar Sudarsa dalam Dialog Kenegaraan bertajuk “Menata Ulang Sistem Bernegara” di gedung MPR/DPD-RI Jakarta, Rabu (13/11/2013).

Hadir sebagai pembicara, Mayjen TNI (purn) I Putu Sastra,Pengamat Politik Yudi Latief, dan Ketua BK DPD RI AM Fatwa.

Menurut Agun, sebagaimana sesuai amanat TAP MPR RI Nomor 7 tahun 2001 tentang visi Indonesia 2020 yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.

“Jadi, untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan itu diperlukan indikator utama dari amanat itu,” katanya.

Agun menambahkan, kalau selama reformasi Golkar belum pernah tampil sebagai penyelenggara negara, dan sebelumnya Golkar telah ditelanjangi, kantornya dibakar, dan Pak Akbar Tandjung sebagai pimpinan Golkar dikejar kemana-mana, tapi Golkar tetap menjadi partai besar. Hal ini terbukti dari pemilu ke pemilu malah pernah menjadi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Dan saat ini DPP Golkar sedang mengkaji sistem kebangsaan untuk Indonesia yang lebih baik ke depan.

Sementara itu menurut mantan pengawal Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga tenaga profesional Lemhanas Mayjen TNI (Purn) I Putu Sastra mengakui jika selama ini ada tata kelola negara yang salah, sehingga terjadi tumpang-tindih dan ketidaksingkrononan dalam penyelenggaraan negara. Untuk itu Lemhanas sebagai pemegang ruh Pancasila terus mengkaji tentang sistem kelola dan ketahanan negara.

“Selama ini Lemhanas tak mengalergikan Pancasila, karena Pancasila merupakan ruh dari bangsa ini,” katanya.

Selain itu kata I Putu, setelah mencermati perjalanan bangsa ini, Lemhanas terus melakukan kajian tata negara termasuk mengakomodir aspirasi tentang perlunya GBHN, MPR RI sebagai lembaga tinggi negara.

“Lemhanas akan menjaga tata kelola negara ini sejalan dengan amanat perjuangan bangsa. Kalaupun ada upaya amandemen kelima UUD 1945 yang bertujuan untuk memperbaiki dan menata kembali tata kelola negara yang lebih baik, maka kami siap menjalankan itu bersama pemerintah dan MPR RI,” terangnya.


< HALAMAN MUKA >

Copyright @ 2013,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved