http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

20 Persen Pemilih Tak Pilih Parpol

Lacakindonesia.com, Jakarta, 16 Desember 2013

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi

Keterangan gambar:

Ketua Fraksi PKB MPR RI, HM.Lukman Edy (kiri) Anggota Fraksi PDI P MPR RI, Maruarar Sirait (tengah) Pengamat Politik, Hanta Yudha (kanan), pembicara dialog pilar negara dengan tema ”Refleksi Akhir Tahun Bidang Polhukam”, di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR RI Nusantara IV Jakarta, Senin (16/12/2013)

Kesetian pemilih pada partai politik mengalami penurunan drastis. Dalam penelitian terungkap ada 20% pemilih tak memilih parpolnya.

"Kecenderungan ini, karena parpol mengalami proses deinstitusionalisasi, dimana citra parpol pada 2012-2013 makin menurun,” ujar Direktur Eksektif Pol-Tracking Institut, Hanta Yuda, dalam diskusi “Refleksi Akhir Tahun bidang Polhukam” di gedung MPR Jakarta, Senin,(16/12/2013).

Sebagai contoh, kata Hanta, pada kasus PKS dan Partai Demokrat yang mengalami degradasi. Begitu pula yang terjadi pada Partai Golkar dan PDI-P.

“Apalagi pasca reformasi selama 16 tahun ini, parpol mengalami proses presidensialisasi dan dikendalikan pada satu orang saja,” katanya.

Menurut Hanta, langkah presidensialisasi parpol dalam gejala ini sebenarnya juga menguntungkan dalam jangka pendek. “Misalnya, partai semakin solid. Namun tidak sejalan dengan proses,” tegasnya.

Lebih jauh, Hanta mengatakan, ada dua kelemahan parpol, yakni soal citra dan elektabilitas figur. Dimana parpol akan terseok-seok saat citranya jatuh, sehingga harus mencari figur guna mendongkrak elektabilitas. “Parpol ini dalam kategori lemah,” jelasnya.

Sementara itu, anggota MPR dari Fraksi PDIP Maruara Sirait lebih menyoroti masalah Pemilu legislatif 2014 yang rawan kerusuhan karena ada pemicu untuk itu seperti soal kesejahteraan rakyat belum terealisasi, penegakan hukum untuk korupsi belum tuntas ditambah lagi konflik SARA di beberapa daerah semakin tajam tanpa diselesaikan dengan cepat.

Menurut Ara-panggilan akrabnya, ada lagi yang memicu rusuh yaitu soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang kini masih meragukan hasilnya karena ada pertentangan antara KPU dan Kementerian Dalam Negeri.

“Soal Century, Hambalang, daging impor, SKK Migas , kini belum tuntas penyelesaian hukumnya, yang membuat rakyat menilai ada kelemahan saat menegakan hukum bagi koruptor,” ujarnya.

Sedangkan Lukman Edy mengingatkan ada yang kini mesti diperkuat kosentrasi penanganannya yaitu soal teroris yang pada masa pemilu 2014 bisa jadi ajang mereka beraksi.

“Begitu juga soal SARA, ini tidak bisa diangap kecil, karena jika tak tertangani akan mengancam pertahanan keamanan,” tandasnya.


< HALAMAN MUKA >

Copyright @ 2013,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved