http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

Perpu Untuk Menjaga Keabsahan Hasil Pemilu 2014

Lacakindonesia.com, Jakarta, 6 Pebruari 2014

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi

Untuk menjaga keabsahan hasil pemilihan presiden Juni mendatang, Pemerintah dianggap perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). Di mana hal ini bisa menghapuskan ambang batas bagi partai politik (parpol) untuk mengajukan calon presiden (Capres).

“Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penyelenggaraan pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 2019 mendatang, berpotensi menimbulkan gugatan. Masalahnya dengan pemilu serentak, membuat presidential threshold tidak berlaku. Sementara putusan itu dikeluarkan Januari lalu, dan baru dilaksanakan pada 2019 membuat landasan konstitusional pelaksanaan pemilu 2014 menjadi lemah,” ujar Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis dalam Dialog Legislasi yang bertajuk “Keputusan MK dan Keabsahan Pemilu 2014” di Press Room DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (6/2/2014).

Menurut Margarito Kamis, untuk menyelesaikan persoalan tentang penyelengaraan pemilu tidaklah sulit. Presiden hanya mengeluarkan Perppu yang berisi menghapus presidential threshold. Masalahnya persoalan tersebut intinya bukan di pemilu serentak atau tidak, tapi di presidential threshold. ”Inti persoalan tersebut sebenarnya bukan di pemilu serentak, tapi di presidential treshold,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR-RI, Ahmad Yani mengatakan, kalau kita ingin bicara jujur yang mengatur negara ini adalah konstitusi. Sementara untuk mengurus konstitusi diberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Namun jika yang mengatur konstitusi tersebut melampaui wewenangnya, tentu akan membuat yang maha kuasa (Allah) menjadi marah.

“MK tidak diberikan kewenangan untuk mengurus atau mengatur undang-undang. MK tidak boleh mengatur selain domainnya,” ujar Ahmad Yani.

Dia menambahkan, sekarang ini MK telah melampaui kewenanganya. Jika kita lihat bunyi Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 “pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa diusulkan oleh partai politik (parpol) dan oleh gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu”. “Sehingga dengan bunyi UU tersebut sudah menutup capres/wapres yang berasal dari independent dan lainnya,” katanya.

Lebih jauh Ahmad Yani mengatakan, setelah keluar keputusan MK tentang pemilu serentak telah menimbulkan multi tafsir. Hal ini disebabkan sejak awal UU mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden terdapat kekeliruan. Sementara capres/cawapres pintu masuknya hanya satu, melalui parpol yang sudah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum(KPU) layak mengajukan capres dan cawapres.

“Jadi permasalahan ini terletak pada presidential treshold. Presidential treshold merupakan pelanggaran yang serius,” tandasnya.


< HALAMAN MUKA >

Copyright @ 2013,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved