http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

DPR Jangan Terburu-buru Sahkan RUU KUHAP dan KUHP

Lacakindonesia.com, Jakarta, 11 Pebruari 2014

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi

Keterangan foto:

Pakar Hukum Pidana, Akhiar Salmi dan Direktur PSHK, Ronald Rofriandri (kanan) dalam Dialog Forum Legislasi bertajuk "RUU KUHAP dan KUHP" di Press Room DPR-RI, Selasa (11/2/2014).

 

Komisi III DPR RI diminta tidak terburu-buru mengesahkan revisi RUU KUHAP dan KUHP. Masalahnya, jika terburu-buru akan jadi kontraproduktif, karena masih banyak pasal yang bersifat bermakna ganda yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan politik, hukum dan ekonomi nasional.

 

“Memang KUHAP dan KUHP syarat dengan pondamental dalam hukum pidana. KUHAP dan KUHP kita adalah warisan kolonial Belanda,” ujar Pakar Hukum Pidana, Akhiar Salmi dalam Dialog Forum Legislasi bertajuk “ RUU KUHAP dan KUHP” di Press Room DPR-RI, Selasa (11/2/2014).

 

Dalam acara tersebut juga menghadirkan pembicara Direktur PSHK, Ronald Rafriandri. Sementara Wakil Ketua Komisi III DPR-RI, Tjatur Sapto Edy berhalangan hadir.

 

Menurut Akhiar Salmi, KUHAP dan KUHP kita dibawa oleh Napoleon ke Hindia Belanda. Di mana jika kita hitung sejak berapa abad yang silam, apakah KUHAP dn KUHP kita sekarang masih relevan.

 

“Contohnya, dalam KUHAP dan KUHP kita sekarang ini, kriminalisasi santet dan kumpul kebo tidak termasuk tindak pidana. Namun, bila nanti KUHAP dan KUHP yang baru disahkan, persoalan santet dan kumpul kebo masuk tindak pidana,” kata Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.

 

Sementara Direktur PSHK, Ronald Rafriandri mengatakan, jika kita hitung masa kerja Anggota DPR-RI sebanyak 109 hari yang sudah dihitung dengan masa reses dan hari libur lainnya. Sementara masa Sidang ke III berakhir pada 30 Maret yang akan datang dan kalau kita menghitung masa kerja DPR periode 2009-2014, lebih kurang tinggal 67 hari lagi. Sehingga kami menyarankan kepada pemerintah dan DPR, agar menunda pengesahan RUU KUHAP dan KUHP. Masalahnya, jika terburu-buru akan jadi kontraproduktif karena masih banyak pasal-pasal yang harus direvisi.

 

“Kami berharap pada pemerintah dan DPR, agar menunda pengesahan RUU KUHAP dan KUHP,” katanya.


< HALAMAN MUKA >

 

Copyright @ 2014,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved