http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

Panja Haji DPR Diharapkan Dapat Tuntaskan Masalah Haji

Lacakindonesia.com, Jakarta, 13 Pebruari 2014

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi

Keterangan gambar:

Anggota Komisi VIII DPR-RI Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, Ketua IPHI, Parni Hadi (tengah) dan Pengamat Haji, M. Subarkah dalam Dialog Legislasi bertajuk (Pengelolaan Dana Haji) di Press Room DPR-RI Senayan Jakarta, Kamis (13/2/2014)

Anggota Komisi VIII DPR-RI, Ace Hasan Syadzily mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan ibadah haji, Komisi VIII DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) haji. Di mana dengan adanya Panja haji, diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah peneyelengaraan ibadah haji.

“Tahun ini Komisi VIII DPR-RI membentuk Panja haji. DPR dengan pemerintah bersama-sama untuk merumuskan Biaya Penyelengaan Ibadah Haji (BPIH) karena setiap ambarkasi tentu berbeda-beda BPIH nya,” ujar Ace Hasan Sazuli dalam Dialog Legislasi bertajuk “Pengelolaan Dana Haji” di Press Room DPR-RI Komplek Seneyan Jakarta, Kamis (13/2/2014).

Hadir sebagai pembicara, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Parni Hadi dan Pengamat Haji Subarkah.

Menurut Ace Hasan Syadzily, kalau kita melihat tentang persoalan ibadah haji, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan mempersoalkan dana ibadah haji. Tapi KPK menyoroti tentang penyelenggaraan ibadah haji.

”Artinya, KPK mencium adanya ketidak beresan dalam penyelengaraan ibadah haji. Dan Komisi VIII DPR-RI mendukung gagasan KPK tersebut,” katanya.

Ace Hasan Syadzili menambahkan, untuk penyelengaraan ibadah haji, DPR meminta pada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) diantaranya untuk masalah pemondokan jemaah haji harus dekat dengan Baitullah (Ka’bah). Sementara untuk penerbangan harus pesawat yang berbadan besar dan jam penerbangannya tepat waktu. Selain itu, untuk menjaga independensi DPR, bila ingin melaksanakan ibadah haji, kami memggunakan biaya sendiri walau ada dana optimalisasi.

“Pengelolaan biaya haji DPR tidak mengetahuinya secara luas atau terperinci,” tandas Ace Hasan Syadzily.

Sementara itu, Ketua IPHI Parni Hadi mengatakan, IPHI mengusulkan pada pemerintah supaya pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan oleh badan khusus yang terpisah dari Kemenag.

"Pengelolaan haji Indonesia hendaknya dipisahkan antara regulator dan operator," katanya.

Menurut Parni Hadi, Kemenag sebagai regulator penyelenggaraan ibadah haji hanya bertindak sebagai pengawas, sedangkan pelaksanaannya dilaksanakan oleh badan khusus yang posisinya berada di bawah presiden.

"Jika Kemenag sebagai regulator dan operator membuat pelaksanaan ibadah haji tumpang tindih," ujarnya.

Selain itu kata Parni Hadi lagi, sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dan IPHI, pernah diusulkan agar dipisahkan antara regulator dan operator pada penyelenggaraan ibadah haji.

“Namun, sampai saat ini penyelenggaraan ibadah haji masih diselenggarakan oleh Kemenag,” jelasnya.

Lebih jauh Parni Hadi menegaskan, badan khusus pelaksana ibadah haji bentuknya seperti badan-badan negara yang lainnya, dan posisinya berada di bawah presiden. Sementara untuk anggotanya yang profesional di bidangnya dan ditunjuk oleh presiden serta dipilih oleh DPR RI.

"Badan khusus pelaksana haji harus bekerja secara transparan, termasuk pelaporan keuangan, sehingga nantinya tidak muncul dugaan penyimpangan dana haji," tegas Mantan Direktur RRI ini.


< HALAMAN MUKA >

Copyright @ 2014,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved