http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

Kembalikan MPR Sebagai Lembaga Tertinggi Negara

Lacakindonesia.com, Jakarta, 10 Pebruari 2014

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi

Selama lebih kurang tujuh bulan menjabat Ketua MPR-RI, Sidarto Danusubroto mengatakan, dari berbagai daerah, mulai dari Ambon sampai merouke, banyak wacana yang menanyakan mengapa lembaga yang bernama MPR dan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) seakan-akan hilang dari masa lalu. Sementara lembaga tersebut adalah sebagai lembaga tertinggi negara.

“Saya mendukung wacana dihidupkannya GBHN dan mengembalikan status MPR sebagai lembaga tertinggi negara,” ujar Sidarto Danusubroto dalam Dialog Empat Pilar bertajuk “Penguatan Lembaga MPR” di Gedung Perpustakaan MPR-RI Senayan Jakarta, Senin (10/02/2014).

Menurut Sidarto Danusubroto, sekarang ini memang kita kehilangan GBHN. Ketika kepemimpinan berganti, garis besar haluan negara tersebut seolah-olah terpotong-potong. GBHN diganti dengan RPJP, RPJM oleh program pemimpin yang hanya maksimal dua periode (10) tahun.

“RPJP, RPJM buatan pemimpin yang terpilih. Nanti jika pemimpin baru terpilih, kembali membuat RPJP dan RPJM yang baru lagi. Sedangkan kalau dibandingkan dengan GBHN sangat luas fungsinya, dapat berfungsi baik horizontal maupun vertikal,” katanya.

Sementara Anggota Komisi III DPR-RI, Ahmad Yani mengatakan, dalam hal ini kita harus mengadakan koreksi total dan bukan hanya GBHN saja. Sementara founding father membuat rumusan-rumusan yang memang berguna untuk bangsa dan negara.

“Memang UUD 1945 dapat di amandemen, karena bukan kitab suci al’Quran. Namun, bila menghilangkan norma-normanya, tentu ini yang tidak kita inginkan,” ujarnya.

Lebih jauh Politisi Partai Persatuan Pembangunan(PPP) ini menambahkan, GBHN dan MPR harus dikembalikan. MPR tempat presiden bersumpah di lembaga tersebut.

“GBHN harus dikembalikan. MPR untuk menyelesaikan persoalan konflik di dalam negeri,” katanya.


< HALAMAN MUKA >

Copyright @ 2013,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved