http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

Reformasi Tidak Menghasilkan DPR dan Pemerintah Yang Efektif

Lacakindonesia.com, Jakarta, 24 Pebruari 2014

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi

Keterangan foto:

Al Muzamil Yusuf Anggota Komisi III DPR-RI, Wakil Ketua MPR-RI Hajrianto Tohari (Tengah), Hanta Yudha Pengamat Politik Pool Tracking Institute.

 

Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari mengatakan, selama reformasi system poltik yang setiap tahun dirubah dan direvisi tidak menghasilkan DPR dan pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, hendaknya harus dilakukannya perubahan system pemilu, baik pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

 

“Berbekal dengan pengalaman sebelumnya, ke depan harus membuat system politik yang baru. Sementara system politik di orde reformasi menghasilkan biaya politik yang tinggi. Dimana caleg dengan kemampuan financial yang besar berpeluang dapat memenangkan pertarungan itu,” ujar Hajrianto Thohari dalam Dialog Kenegaraan bertajuk “Pemilu Dalam Persfektif Konstitusi” di Gedung Perpustakaan MPR/DPR RI Jakarta, Senin (24/2/2014).

 

Menurut Hajriyanto, yang disebut politik flutokrasi hanya orang-orang kaya yang terpilih. Hal ini disebabkan oleh politik personal bukan proporsional dan bukan kepartaian. Dimana ini tidak sejalan dengan semangat UUD 1945 pasal 22 E ayat 3, yang lebih menekankan pada kepartaian, bukannya personal caleg. Apalagi UU pemilu menyebutkan peserta pemilu itu adalah parpol, dan bukannya calegnya. Tentu ini tidak sesuai dengan watak bangsa Indonesia dan tak sejalan dengan nilai-nilai budaya bangsa, musyawarah mufakat.

 

“Karena kompetisi politik yang sangat liberal, mengakibatkan setiap pemilu sarat dengan transaksional politik uang,” katanya.

 

Hajrianto menambahkan, untuk kembali ke sistem proporsional tersebut, tidak ada jalan lain harus melakukan amandemen UUD 1945, khususnya terkait konsolidasi sistem politik yang, harus sejalan dengan watak bangsa dan strategi kebudayaan.

 

“Kita harus melakukan amandemen sistem politik untuk memperkuat sistem kepartaian, dan biaya politik yang murah, serta menghasilkan DPR dan pemerintah yang efektif,” tukasnya.

 

Sementara itu, Pengamat Politik Pool Tracking Institute, Hanta Yudha mengatakan, system dan undang-undang (UU) politik harus berkorelasi dengan system pemilu, kepartaian dan pemerintahan, sehingga produk UU yang dihasilkan dapat memperkuat ketiga lembaga tersebut.

 

“Bernegara itu namanya berkonstitusi. Ini penting, karena yang namanya berdemokrasi tetap melibatkan partai. Oleh karena itu partai dan lembaga kepresidenan harus diperkuat dan bisa dilakukan dengan pemilu yang baik, supaya partai politik tidak terjebak oleh dua hal, yakni popularitas dan financial,” ujarnya.

 

Menurut Hanta Yudha, dalam perekrutan calon legislatif di parpol boleh saja dengan system proporsional dan berlangsung secara tranfaran serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun semua itu dapat dilaksanakan dengan membenahi system politik dinegara kita, termasuk daerah pemilihan dan kursi diperkecil, mengarah ke arah distrik.

 

Selain itu Hanta Yudha menambahkan, system presidensil harus diperkuat, baik melalui pemilu serentak pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

 

“Agar tidak terjadi selama ini pemerintahan presidensil tapi nampaknya pemerintahan parlementer,” katanya.


< HALAMAN MUKA >

 

Copyright @ 2014,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved