http://www.lacakindonesia.com

 

Gedung DPR/MPR RI Jakarta

 

Pemilu Identik Politik Uang

Lacakindonesia.com, Jakarta, 10 Maret 2014

Liputan: Oktavip Iskandar Hamdi

Keterangan gambar:

Ketua Fraksi MPR-RI Partai Gerindra Martin Hutabarat, Wakil Ketua Fraksi MPR-RI PDI Perjuangan Arif Budimanta dan LSM Fitra, Ucok Sky Khadafi. Sebagai pembicara dalam Dialog Empat Pilar bertajuk "Akuntabilitas Dana Pemili dan Kualitas Demokrasi" di Gedung Perpustakaan MPR-RI Jakarta, Senin (10/3/20140.

Ketua Fraksi MPR-RI Partai Gerindra, Martin Hutabarat mengatakan, Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia identik dengan politik uang dan membutuhkan dana yang besar. Namun imbasnya dapat menghidupkan perekonomian untuk setahun kemudian.

“Pengalaman politik uang sudah menjadi merk di negara kita. Fakta dilapangan sudah membuktikannnya, walau bukan menjadi unggulan tapi menjadi urutan ke tiga,” ujar Martin Hutabarat dalam Dialog Empat Pilar bertajuk “Akuntabiltas Dana Pemilu dan Kualitas Demokrasi” di Gedung Perpustakaan MPR RI Jakarta, Senin (10/03/2014).

Menurut Martin Hutabarat, untuk mencegah politik uang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat aturan bahwa bagi partai maupun caleg harus melaporkan dana kampanyenya kepada KPU, agar dapat mengetahui darimana asal usul dana kampanye tersebut.

“Jangan sampai kita memilih partai atau caleg yang baru, tapi kita tidak tahu darimana asal usul dana kampanye mereka, karena akan membuat persoalan baru nantinya. Apalagi jika mereka tidak membayar pajak,” kata Martin Hutabarat yang juga Anggota Komisi III DPR-RI Fraksi Partai Gerindra ini.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan, Arif Budimanta mengatakan, pemilu untuk memilih calon pemimpin yang baru dan bukan identik dengan politik uang. Di mana bila kita memilih calon pemimpin yang berkualitas tentu tidak selalu identik dengan uang. Karena kalau pemimpin yang identik dengan uang patut kita ragukan kualitasnya.

“Jadi pemilu untuk mencari calon pemimpin yang baru, bukan untuk memilih uang,” kata Wakil Ketua Fraksi MPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Selain itu kata Arif Budimanta menambahkan, dirinya tidak setuju kalau politik uang dapat meloloskan caleg menjadi anggota parlemen karena akuntabiltas dana kampanye harus tetap dijaga.

“KPU sudah menetapkan aturan untuk para caleg harus melaporkan dana kampanyenya kepada KPU,” tandasnya.


< HALAMAN MUKA >

Copyright @ 2014,  LACAKINDONESIA.COM, All rights reserved